Kamis, 15 Agustus 2019

Tingkatkan Pelayanan Demi Percepatan Ekspor

Tingkatkan Pelayanan Demi Percepatan Ekspor

Foto: 
Peresmian wilayah kerja baru secara simbolis oleh Kepala BKIPM Dr. Ir. Rina, M.Si

Berbagai upaya peningkatan pelayanan dilakukan oleh SKIPM Aceh untuk menjamin kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan serta dikonsumsi oleh masyarakat
 
 
Guna mengoptimalkan potensi perikanan sebagai komoditas ekspor maupun konsumsi domestik , Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh mendorong terbentuknya berbagai satuan tugas (satgas). Salah satunya melalui satgas percepatan ekspor agar memperlancar arus ekspor komoditas perikanan Aceh dengan terus menjamin kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan serta dikonsumsi oleh masyarakat. 
 
 
Dalam hal ini, terang Diky Agung Setiawan, Kepala SKIPM Aceh berkoordinasi dengan Biro Ekonomi Setda Provinsi Aceh, Dinas Perindustrian Perdagangan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, hingga stakeholders (pemangku kepentingan) untuk membahas pembentukan satgas per-cepatan ekspor perikanan di Aceh. Yaitu satgas percepatan ekspor tanpa perantara. “Kita duduk bersama untuk memulai bagaimana produk perikanan Aceh bisa langsung diekspor tanpa harus melewati tempat perantara dulu,” ungkapnya. 
 
 
Sebelumnya, imbuh Diky, SKIPM Aceh juga telah membentuk satgas percepatan ekspor lainnya pada 2019 ini. Yaitu satgas untuk mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan yang bermutu dari Aceh. Satgas percepatan ekspor ini beranggotakan Bea Cukai Disperindag Aceh, DKP Aceh, Perindo, dan para pelaku usaha perikanan. 
 
 
Hasil dari pergerakan ini pun mulai terlihat. Contohnya, jelas Diky, mulai 30 Mei 2019 SKIPM Aceh berhasil mengekspor 6000 kilogram (kg) ikan langsung dari Lampulo ke Thailand. Yaitu, 3000 kg produk tuna dan 3000 kg produk cakalang. “Sebelumnya, produk tersebut dikirim ke Sumatera Utara, lalu diekspor ke Thailand, Singapura dan Malaysia. Makanya saya berharap kedepannya para pelaku usaha bisa lebih banyak untuk langsung ekspor,” ujar Diky.
 
 
Komoditas Ekspor Bernilai Tinggi 
Tuna dan cakalang, siapa yang tak kenal komoditas terkenal di dunia perikanan tangkap internasional ini. Begitu pula lobster dan kerapu yang merupakan salah satu primadona pasar global. Dan keempat komoditas ini meru¬pakan komoditas primadona ekspor Indonesia yang juga menjadi andalan provinsi Aceh. “Cakalang dan tuna mempunyai nilai jual tinggi dan diekspor keluar negeri tujuan Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sementara itu, kerapu dikirim dengan tujuan Hongkong dan lobster dikirim ke Malaysia,” ungkap Diky. 
 
 
Selain komoditas-komoditas ini, jelas Diky, beberapa macam komoditas lain yang rutin dilalulintaskan di wilayah kerjanya adalah kepiting, teripang, benih kerapu, udang vannamei, ikan hias air tawar dan laut. Sementara itu, beberapa komoditas ikan hias air tawar atau air laut dikirim dengan tujuan domestik; yaitu Batam – Kepulauan Riau, Jakarta, dan Denpasar – Bali. 
 
 
Tingginya lalu lintas hasil perikanan ekspor maupun domestik ini pun tak lepas dari peran SKIPM Aceh yang terus aktif mendorong potensi perikanan di wilayah kerjanya. Apalagi dalam tugasnya sebagai salah satu otoritas kompeten di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikanan yang berada di provinsi Aceh baik untuk dilalulintaskan maupun untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 
 
 
Pembukaan Wilayah Kerja  
Selain mengoptimalkan percepatan ekspor, SKIPM Aceh pun tak lelah mengembangkan beberapa wilayah kerja baru untuk memudahkan layanan bagi para pengguna jasa. “Pembukaan wilayah kerja ini bertujuan untuk memperdekat jarak dengan pengguna jasa agar mempermudah layanan sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan. Sehingga hal ini merupakan sebuah proyek perubahan untuk terus bergerak dinamis mendorong perikanan Aceh. Pada 2018 lalu SKIPM Aceh telah mengembangkan be¬berapa wilayah kerja baru selain Sabang dan Simeulue. Yaitu, ditambah 3 kantor wilayah kerja lagi; Langsa, Singkil, dan Banda Aceh,” jelas Diky. 
 
 
Hasilnya pun sudah dirasakan. Dimana, melalui pembukaan wilayah kerja SKIPM Aceh mampu tersertifikasi 4000 ton lebih ikan yang keluar dari wilayah Aceh Timur. “Sebelumnya, ikan yang keluar belum terawasi dan tersertifikasi. Dengan terwujudnya pembukaan wilayah kerja karantina ikan maka akan berdampak pada ketertelusuran produk hasil perikanan, mulai dari kapal penangkap dan alat tangkap yang digunakan hingga yang lainnya,” ungkap Diky. 
 
 
Diky menambahkan, dengan adanya pembukaan wilayah kerja, SKIPM Aceh bisa mendongkrak PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 153.951.026 per Juli 2019. Dibandingkan dengan tahun lalu PNBP yang diterima sebesar Rp 54.412.867. 
 
 
Wilayah kerja baru ini secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Rina, yang dihadiri Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoeron. Serta didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Cut Yusminar, dan Asisten II Setda Aceh Taqwallah.
Fasilitas Berstandar Internasional 
 
 
Tidak itu saja gebrakan yang dilakukan SKIPM Aceh. Diky mengungkapkan bahwa berbagai upaya peningkatan pelayanan dilakukan untuk terus menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan serta dikonsumsi oleh masyarakat. Diantaranya dengan penyediaan fasilitas layanan berstandar Internasional. 
 
 
Pada 2019 ini SKIPM Aceh sudah mendapatkan 3 tambahan ruang lingkup yang terakreditasi. Terakreditasi SNI ISO/ IEC 17025:2015 dengan kode LPK IDN 713 meliputi ruang lingkup bakteri 5 pa-rameter, parasit 3 parameter dan virus 7 parameter. Parameter Parasit terdiri dari Octolasmys sp., Dactilogyrus sp., Argulus sp. Untuk parameter mikrobiologi terdiri dari Edwardsiella tarda, Aeromonas hydrophylla, ALT, Salmonella, Escherichia coli dan parameter virus terdiri dari VNN (Viral Nervous Necrosis), WSSV (White Spot Syndrome Virus), KHV (Koi Herpes Virus), RSIV (Red Sea Bream Iridovirus), IMNV (Infectious Myonecrosis Virus), TSV (Taura Syndrome Virus), dan IHHNV (Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus).
 
 
Tidak itu saja, SKIPM Aceh juga telah terakreditasi SNI ISO/ IEC 9001:2015 terkait pelayanan domestik dan ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu ataupun jasa yang diberikan oleh SKIPM Aceh telah berstandar Internasional. Dalam pengembangan selanjutnya, SKIPM Aceh juga sedang dalam proses akreditasi SNI ISO/ IEC 17020:2012, sebagai lembaga inspeksi yang harapannya tahun ini sudah terakreditasi. 
 
 
Semua pengembangan yang dilakukan adalah bukti nyata bahwa SKIPM Aceh terus meningkatkan profesionalitasnya guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, SKIPM Aceh pun sudah direkomendasikan Gubernur Aceh ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang isinya, pemerintah Aceh mendukung kenaikan status Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. TROBOS Aqua/Adv
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain