Kamis, 15 Agustus 2019

Achmad Poernomo: Saatnya Nomor Wahid di Asia Tenggara

Achmad Poernomo: Saatnya Nomor Wahid di Asia Tenggara

Foto: trobos
Achmad Poernomo

Indonesia merupakan negara perikanan terbesar di Asia Tenggara dari  sisi produksi dan nilai. Di tingkat global, Indonesia berada di peringkat 2 (perikanan laut), 7 (perikanan umum), dan 2 (perikanan budidaya), dengan total produksi 24,5   juta ton pada tahun 2018.  
 
 
Meskipun demikian kinerja ekspor Indonesia tidak sebaik produksinya. Data FAO (Badan Pangan Dunia) menunjukkan bahwa Indonesia tidak termasuk negara 10 besar eksportir hasil perikanan. Negara ASEAN yang masuk di dalam daftar 10 besar adalah  Vietnam and Thailand. Pada tahun 2018 keduanya mencatat ekspor senilai USD 8,8 dan 6,6 miliar. Pada tahun yang sama, ekspor hasil perikanan Indonesia adalah USD 4,5 miliar. 
 
 
Dongkrak Ekspor
Dengan kondisi geografis dan luas lautan yang luar biasa bila dibandingkan dengan sesama negara Asia Tenggara, maka sudah seharusnya Indonesia menjadi raksasa perikanan di kawasan ini. Melihat kinerja ekspor di atas, maka rasanya Indonesia perlu meningkatkan kinerja ekspor dengan melakukan upaya-upaya terobosan yang terfokus serta berkesinambungan. 
 
 
Hal ini bisa dimulai dengan menetapkan target ekspor yang kemudian dijadikan sasaran bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Target memang harus tinggi untuk memacu kinerja. Penulis teringat di akhir rezim orde baru (1999), Departemen Pertanian pernah mencanangkan target ekspor sebesar USD 10 miliar, 60 % di antaranya difokuskan dari udang tambak melalui program Gema Protekan. 
 
 
Target tersebut adalah 10 kali lebih besar dari ekspor pada tahun sebelumnya dan akan dicapai dalam 5 tahun. Target ini tidak terpenuhi, karena tidak lama kemudian terjadi pergantian rezim, dan Gema Protekan sudah tidak ada gemanya lagi. 
 
 
Target ekspor perikanan yang dicanangkan pemerintah sejak 2012 juga tidak pernah terealisasi. Deviasi realisasi dari target berkisar antara 2,8 % (2018) sampai 55,4 % (2016). Deviasi 2018 rendah karena terdapat penyesuaian target dalam renstra 2015 - 2019, dari USD 8,53 miliar menjadi USD 5 miliar dengan pencapaian USD 4,86 miliar. Pada tahun ini target nilai ekspor adalah USD 9,54 miliar menurut Renstra awal (Permen KP no 63 tahun 2017).
 
 
Kinerja ekspor Vietnam  dalam 5 - 6 tahun terakhir ini memang luar biasa. Sejak 2014, Vietnam mengungguli Thailand sebagai pengekspor tertinggi.  Tahun lalu Vietnam mentargetkan nilai ekspor sebesar USD 10 miliar, dan tercapai USD 8,8 miliar. Untuk mengejar Vietnam (dan Thailand) tentu dibutuhkan kerja keras dengan strategi dan rencana aksi yang tepat. 
 
 
Sebagaimana lazimya kita dapat menyusun stategi melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Karena keterbatasan ruang, analisis tersebut tidak dapat diuraikan di sini. Tapi secara sekilas dapat digambarkan sebagai berikut.
 
 
Garap Potensi
Indonesia mempunyai laut dengan sediaan lestari (MSY: Maximum Sustainable Yield)) lebih dari  12 juta ton/tahun, dan bisa ditangkap sekitar 9,6 juta ton/tahun. Produksi perikanan laut Indonesia pada tahun 2018 masih berkisar di angka 6,7 juta ton/tahun. Masih ada cukup peluang untuk ditingkatkan, tentu dengan pendekatan kehati-hatian berbasis keberlanjutan ekosistem. 
 
 
Namun armada penangkapan kita secara jumlah masih berskala kecil, yaitu lebih dari 90 % berukuran kurang dari 10 GT. Kebanyakan armada tersebut tidak dilengkapi dengan sarana penanganan hasil tangkapan yang memadai, sehingga kualitas tangkapannya tidak memenuhi persyaratan ekspor. 
 
 
Di sisi lain, panjang pantai yang 81 ribu kilometer baru dimanfaatkan sekitar 23 % (budidaya tambak) dan 2,4 % (budidaya laut). Budidaya perikanan masih mempunyai kelemahan yang mendasar, terutama mengenai ketersediaan benih baik kuantitas maupun kualitas, bahan pakan yang masih impor dan penguasaan teknologi. Ketergantungan terhadap bahan pakan dapat membawa permasalahan besar manakala terjadi kenaikan harga di tingkat global. Kelemahan lain adalah  kurangnya integrasi antara hulu dan hilir serta infrastruktur.
 
 
Pelaku usaha perikanan Indonesia kebanyakan adalah skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan segala keterbatasannya. Jumlah unit pengolahan ikan per tahun  adalah sekitar 62 ribu, dan tidak semuanya mempunyai SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) maupun Sertifikat HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Points) sebagai syarat melakukan ekspor.
 
 
Peluang Ekspor
Berdasarkan FAO, konsumsi ikan dunia meningkat terus dan tercatat kenaikan kenaikan volume dan nilai ekspor yang signifikan dari negara-negara sedang berkembang ke negara maju dalam 40 tahun terakhir. China,  produsen terbesar perikanan, mereka tetap mengimpor ikan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. 
 
 
Timur Tengah, terdiri dari 17 negara (termasuk Israel dan Palestina) dengan sekitar 515 juta penduduk merupakan salah satu pasar yang bisa dipertimbangkan, meskipun saat ini mereka juga sedang gencar mengembangkan perikanan budidaya. Komoditas yang banyak diimpor oleh negara Timur Tengah adalah tuna dan patin, yang sayangnya mayoritas disuplai oleh Vietnam, Thailan dan Filipina. 
 
 
Secara umum, peluang Indonesia untuk bermain di pasar Timur Tengah terbuka lebar. Terlebih lagi bila memanfaatkan posisi sebagai anggota negara Organisasi Konperensi Islam (OKI/OIC). Ditambah dengan sistem jaminan halal di Indonesia yang juga telah diakui di dunia, maka sudah seharusnya Indonesia dapat lebih mudah memasuki pasar Timur Tengah. Belum lagi bila memperhitungkan jamaah haji dan umrah Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan yang terbesar di dunia. 
 
 
Memperhatikan hal di atas, maka ada setidaknya lima strategi yang dapat dilakukan untuk mengerek kinerja ekspor sehingga Indonesia dapat menjadi negara perikanan unggul di Asia Tenggara. Strategi tersebut secara ringkas sebagai berikut:
 
1. Penguatan struktur perikanan (tangkap dan budidaya) sehingga dapat menjamin pasokan yang memenuhi kriteria mutu dan keamanan pangan; serta cukup untuk memenuhi konsumsi maupun sebagai bahan baku UPI ekspor. Di bidang perikanan tangkap, revitalisasi armada penangkapan sehingga dapat menangkap ke ZEE atau laut lepas merupakan salah satu upaya utama. Perbaikan infrastruktur, penyediaan benih berkualitas dan alternatif tepung ikan menjadi upaya yang diutamakan untuk perikanan budidaya. Penataan pesisir dengan memperhatikan kepentingan perikanan budidaya sangat diperlukan sehingga lingkungannya dapat dikelola secara terpadu.  
 
 
2. Penguatan pasar dalam negeri sehingga dapat menghela pelaku usaha, terutama bagi UKM agar mengembangkan skala usahanya dan dapat lebih berkiprah dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan. Fasilitasi permodalan melalui berbagai skema dan peningkatan kapasitas merupakan langkah yang perlu diambil untuk penguatan UKM. Pendampingan perlu dberikan kepada UKM tertentu agar dapat melakukan ekspor ke negara-negara ASEAN.
 
 
3. Penguatan unggulan ekspor secara terstruktur didukung dengan fasilitasi yang diperlukan. Jenisnya tidak perlu banyak namun digarap dengan lebih serius dari hulu sampai hilir dengan melibatkan sektor lain. Selama bertahun-tahun komoditas unggulan Indonesia tidak berbeda dengan ketiga negara pesaing di Asia Tenggara. Indonesia tetap perlu mencontoh Viet Nam yang sangat serius dan all out dengan udang, tuna dan patin (Pangasius), Thailand dengan udang dan tuna, serta Filipina dengan rumput laut dan tuna. 
 
 
4. Perluasan dan penguatan pasar ekspor untuk diversifikasi, dengan memperkuat pasar ekspor tradisional, sedangkan pasar prospektif seperti Amerika Latin dan Timur Tengah harus ditembus. Untuk mempermudah ekspor ke negara tetangga, perlu dipikirkan pembukaan jalur ekspor di SKPT pulau-pulau terdepan, sehingga akan mengurangi biaya transportasi ke negara tujuan terdekat. 
 
 
5. Penguatan diplomasi perikanan di ASEAN dengan mengutamakan kedaulatan untuk merintis jalan menjadi fisheries leader di ASEAN. Upaya ini juga untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan perikanan yang bertanggung jawab, seraya menggalang kerjasama di antara negara-negara ASEAN untuk kelestarian sumberdaya ikan di kawasan. Diplomasi juga diperlukan untuk menggarap posisi bersama (common position) menghadapi hambatan perdagangan ikan di pasar eksternal ASEAN. Pada saat yang sama, Kedutaan Besar RI di setiap negara Anggota ASEAN dapat dititipi tambahan tugas untuk mencermati dinamika kebijakan perikanan di negara setempat.
 
 
Kelima strategi tersebut bisa dijalankan dan membawa hasil yang diharapkan manakala ada konsistensi kebijakan dengan keberpihakan yang kuat terhadap industri dalam negeri serta sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan (stakeholder) lain termasuk dengan para pelaku usaha. Sudah saatnya kita menjadi juaranya di Asia Tenggara. Kapan lagi?
 
 
 
*Pakar & Dosen Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta
 
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain