Kamis, 15 Agustus 2019

Tantangan Luar Dalam Ekspansi Tambak

Tantangan Luar Dalam Ekspansi Tambak

Foto: syafi


Pemerintah daerah jangan sampai membuat berbagai peraturan yang terkesan petambak menjadi sapi perah
 
 
Di saat hampir semua daerah yang punya kawasan pesisir mulai melirik membuka investasi usaha tambak budidaya udang, sederet tantangan siap menanti. Tantangan ekspansi tambak tidak hanya dihadapi bagi pengusaha baru tapi juga pengusaha tambak lama, seperti yang dialami di sentra budidaya udang Lampung. 
 
 
Seperti diungkapkan Ismail, Penasihat Shrimp Club Lampung (SCL), sebetulnya pemerintah pusat sudah menerbitkan Instruksi Presisden (Inpres) Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional guna mendongkrak produksi udang, tapi di daerah tidak berjalan karena tidak didukung oleh kebijakan pemerintah kabupaten. “Jadi ekspansi tambak udang di daerah, termasuk di Lampung mandek,” jelasnya.
 
 
Banyak peraturan yang seharusnya tidak diterapkan pada usaha tambak udang tetapi diberlakukan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun kolam, izin limbah B3, izin penggunaan air laut dan lain-lain. “Jadi jangankan mau membangun sarana dan prasarana tambak, seperti kanal-kanal, jalan raya, listrik, seperti yang dilakukan pemerintah Vietnam dan India, pemerintah kabupaten (Pemkab) malah menerbitkan berbagai izin yang memberatkan petambak,” Ismail menyesalkan. 
 
 
Padahal, tegas Ismail, di dalam Inpres tersebut nyata-nyata disebutkan, Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan dukungan dalam rangka pengadaan lahan industri perikanan di daerah; pengawasan terhadap perizinan, dan pembangunan industri perikanan. “Ini tentu merugikan daerah dan masyarakat karena investor akan mencari lokasi untuk ekspansi ke daerah yang memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan jika kebijakan pemerintah Indonesia menghambat investasi di sektor perikanan maka investor akan lari ke luar negeri,” ia mengingatkan. 
 
 
Kabarnya, sambungnya, saat ini sudah ada pengusaha keramba jaring apung (KJA) kerapu yang dulunya membuka KJA kerapu di teluk Lampung tetapi karena usahanya dihambat oleh pelarangan kapal cantrang maka kini membuka usaha perikanan di Brunei Darrussalam. Malah didukung penuh oleh pemerintah di sana. 
 
 
“Kasus ini tentu harus jadi pelajaran bagi pemerintah. Apalagi saat ini ekonomi sedang lesu dan lapangan kerja sulit. Seharusnya kepala daerah mempermudah investasi tambak udang guna membuka lapangan kerja baru,” tegas Ismail yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tersebut.
 
 
Mencari Solusi
Bahkan, lanjut Ismail, dalam setahun terakhir Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perikanan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) sudah tiga kali turun ke Lampung guna menampung dan mencarikan solusi berbagai persoalan di sektor perikanan, khususnya udang di daerah ini. Pertama, mereka meninjau kondisi lapangan dan menampung persoalan dari petambak. Pada kunjungan kedua dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas intansi sampai melibatkan Polda di Hotel Sheraton, Telukbetung dan terakhir Rakor perizinan di kantor DKP Lampung. “Hasilnya nihil sampai sekarang,” ia menyesalkan.
 
 
Apalagi, tambah Ismail, Menteri Kelautan dan Perikanan sendiri selama lima tahun terakhir ini tidak begitu mempedulikan sektor perikanan budidaya karena terlalu sibuk mengurusi bakar kapal asing. Petambak disuruh menghadapi sendiri setiap persoalan yang muncul di lapangan.
 
 
Musyafik, salah satu pengurus Ikatan Petambak Pantai Barat Sumatera (IPPBS) menyusulkan, harus dicari titik temu antara pemkab dengan petambak guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Sebab, ujar Musyafik, sejumlah kabupaten yang menutup daerahnya untuk tambak udang karena berkeinginan mengembangkan sektor pariwisata. 
 
 
Sebaliknya, pemerintah pusat ingin menggenjot investasi dan peningkatan ekspor udang sebagai penghasil devisa. “Jadi solusinya, adalah dialog antara petambak dengan Pemkab,” saran petambak yang membuka tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat ini.
 
 
Menurut Musyafik, khususnya di Pesisir Barat dialog harus ditempuh agar keinginan Pemkab yang sudah tertuang dalam RUTR bisa dilaksanakan. Dengan demikian petambak yang sudah terlebih dahulu menanamkan modal di kawasan itu tidak dirugikan. 
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-87/15 Agustus – 14 September 2019
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain