Jumat, 19 Juli 2019

Semakin Mendesak, Perlindungan Terhadap Mangrove

Semakin Mendesak, Perlindungan Terhadap Mangrove

Foto: istimewa/pixabay


Jakarta, (TROBOSAQUA.COM). Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (Kelola) mendesak pemerintah untuk menetapkan perlindungan hutan mangrove sebagai prioritas pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

“Kami mendesak pemerintah untuk segera melindungi kawasan mangrove. Dalam pada itu, masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai pemain utama,” tegas direktur Kelola, Rignolda Djamaludin, pada bedah buku “Mangrove: Dinamika dan Dampak Ekologi Masyarakat Pesisir”, Kamis (18/07) di Ruang Bersama Ke Kini, Jalan Cikini Raya No 45 Cikini, Jakarta Pusat.

 

Bedah buku karya Rignolda Djamaludin itu digelar oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Rignolda juga merupakan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univeritas Sam Ratulangi (FKIP UNSRAT), Manado Sulawesi Utara dan Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara (ANTRA).

 

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Nur Hidayati; serta penulis buku, Rignolda Djamaludin, Ph.D.

 

Menurut Susan Herawati, peluncuran buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kritisnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil karena hilangnya hutang mangrove di Indonesia. Penyebab utama hilangnya hutan mangrove di Pesisir Indonesia bukanlah ekspansi tambak udang, melainkan akibat massifnya pembangunan ekstraktif dan eksploitatif serta pembangunan proyek properti dan industri seperti reklamasi, pertambangan, ekspansi sawit, PLTU, pembangunan resort, dan industri tambak.

 

“Luasan hutan mangrove pada tahun 2014 tercatat seluas 4,4 juta hektar. Namun, pada tahun 2017, luasannya hanya tersisa 3,5 juta hektar,” tutur Susan.

 

Pada 2019, Kiara mencatat terdapat sekitar 6.829 desa pesisir yang memiliki pendapatan ekonomi dari praktik pemanfataan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove. Kawasan hutan mangrove memiliki peran penting dan signifikan dalam mempengaruhi sosio-ekonomi masyarakat pesisir.

 

“Dengan demikian, pemerintah perlu melindungi keberadaan hutan mangrove secara serius dan berkelanjutan,” ungkap Susan Herawati.

 

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menjelaskan keberadaan hutan mangrove sangat penting dalam konteks mitigasi bencana. Dalam dua tahun terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kejadian bencana bencana tsunami sejak tahun 2010-2018 sebanyak 37 kali. Dengan 37 kali bencana tsunami ini, tak sedikit korban nyawa yang tidak bisa diselamatkan akibat tak adanya sistem mitigasi bencana yang baik.

 

“Dalam konteks inilah, keberadaan hutan mangrove menjadi sangat penting sebagai pelindung alami masyarakat dari ancaman bencana tsunami yang bisa datang kapan saja. Berbagai fakta di lapangan membuktikan, mangrove terbukti lebih baik daripada tanggul laut yang terbukti gagal,” kata Nur Hidayati. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain