Senin, 15 Juli 2019

Pelayanan 24 jam demi Kelancaran Lalu Lintas Perdagangan Hasil Perikanan

Pelayanan 24 jam demi Kelancaran Lalu Lintas Perdagangan Hasil Perikanan

Foto: 


Dengan pelayanan berstandar tinggi, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BKIPM Lampung selalu tercapai dan grafiknya meningkat setiap tahun
 
 
Lampung, dikenal sebagai acuan sentra perikanan nasional. Khususnya dalam komoditas perikanan budidaya, seperti udang dan kerapu. Tidak pelak, industri perikanan pun merupakan sektor unggulan di provinsi ujung selatan Sumatera ini. Seluruh kabupaten dan kota aktif di bidang perikanan; baik itu perikanan tangkap mau¬pun budidaya air tawar, laut, dan payau. 
 
 
Laju usaha yang sangat aktif membawa aura positif dalam roda perikanan Lampung, khususnya dari sisi ekspor. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung (BKIPM Lampung) Rusnanto mengatakan, dalam dua tahun terakhir lalu lintas ekspor komoditas perikanan yang melewati balai ini mengalami peningkatan. Hal ini semakin menunjukkan sektor perikanan Lampung sangatlah potensial. 
 
 
Berdasarkan data BKIPM Lampung pada 2017 lalu lintas ekspor komoditas perikanan mencapai Rp 2.409.732.061.821,- dengan volume 17.365.373 ton. Pada 2018 ter¬jadi peningkatan nilai ekspor menjadi Rp 2.736.662.146.026,- dengan volume 19.572.815 ton. “Di tahun 2018 BKIPM Lampung mencatat terjadi peningkatan nilai ekspor komoditas perikanan sekitar 9 % dan volume sekitar 8 % dibandingkan 2017,” ungkap Rusnanto. 
 
 
Komoditas perikanan yang dilalulintaskan di balai ini diantaranya udang, rajungan, cumi-cumi, ikan kerapu, rumput laut, ikan teri, patin, gurami, lele, mas, cupang, guppy, dan discus. Komoditas unggulannya adalah udang, rajungan, cumi-cumi, kerapu, cupang dan guppy. Sedangkan negara-negara tujuan ekspornya adalah Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Hongkong, China, hingga Uni Eropa, dan negara lainnya. 
 
 
Dengan adanya peningkatan nilai ekspor ini otomatis terjadi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menjadi salah satu pencapaian yang membanggakan dari BKIPM Lampung. “Target Penerimaan Negara Bukan Pajak BKIPM Lampung setiap tahun selalu tercapai dan grafiknya meningkat setiap tahunnya,” ungkap Rusnanto dengan bangga. 
 
 
Buka Pelayanan 24 Jam 
Untuk mendorong kelancaran proses lalu lintas komoditas perikanan di Lampung, BKIPM Lampung memberikan pelayanan sertifikasi non stop 24 jam selama 7 hari di wilayah kerja Pelabuhan Bakauheni. Serta pelayanan 16 jam selama 7 hari di wilayah kerja Bandara Internasional Radin Inten II Branti, Lampung Selatan. Dikatakan Rusnanto, saat ini BKIPM Lampung memiliki 4 wilayah kerja, yaitu : Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, Bandara Internasional Radin Inten II Branti, Lampung Selatan, Pelabuhan Laut Panjang, Bandar Lampung, dan Kantor Pos Besar Pahoman Bandar Lampung. 
 
 
Selain pelayanan 24 jam non-stop, BKIPM Lampung juga sudah menerapkan pelayanan berbasis online (daring). Seperti permohonan sertifikasi melalui aplikasi Sisterkaroline (Sistem Informasi Terpadu Karantina Ikan Online). Aplikasi ini dapat diakses melalui halaman situs ppk.bkipm. kkp.go.id. Dengan adanya layanan berbasis online, pengguna jasa tidak lagi harus bolak-balik ke kantor karantina jika ada dokumen yang belum lengkap. Mereka tidak harus mengantri panjang, biaya akomodasi menjadi berkurang, dan tentunya hemat kertas. 
 
 
Rusnanto mengungkapkan, dalam waktu dekat balai ini akan segera meluncurkan aplikasi berbasis android bernama APPIK CERIA (Asistensi Pengendalian Penyakit Ikan Karantina dengan Cepat, Efektif/Efisien, Ramah, Inovatif, dan Akuntabel). Aplikasi Ini dikembangkan BKIPM Lampung secara mandiri. Nantinya akan menjadi media bagi pengguna untuk menyampaikan keluhan terhadap pelayanan balai secara online, serta keluhan terjadinya wabah penyakit. Dengan demikian tim BKIPM Lampung bisa segera menindaklanjutinya.“Respon masyarakat terkait aplikasi APPIK CERIA sangat tinggi. Sudah banyak yang bertanya dan tertarik untuk segera menggunakan inovasi terse-but. Semoga aplikasi ini nantinya dapat mendukung kegiatan budidaya masyarakat,” tutur Rusnanto. 
 
 
Seperti BKIPM lainnya, BKIPM Lampung juga sudah memperoleh sertifikasi ISO. Diantaranya SNI ISO/EIC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Penguji, SNI ISO/IEC 17020 : 2012 untuk Lembaga Inspeksi, dan SNI ISO 9001 : 2015 untuk Pelayanan Publik. Balai ini juga pernah dikunjungi oleh delegasi Departmen of Agriculture and Water Resources (DAWR) Australia. Kunjungan tersebut dalam rangka familirisasi penerapan sistem kesehatan dan mutu produk perikanan, dan diperoleh hasil yang memuaskan. Hal ini berarti sistem BKIPM di Indonesia equivalen (setara) dengan Australia. 
 
 
Kepatuhan UPI yang Tinggi 
Arus lalu lintas perdagangan hasil perikanan di Lampung, imbuh Rusnanto, juga didukung oleh tingkat kepedulian UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang sangat tinggi. Yakni, kepedulian mereka terkait sertifikasi keamanan dan kesehatan komoditas yang akan di lalulintaskan di Lampung. Hal ini ditandai dengan semua UPI selalu patuh terhadap sistem dan prosedur penerbitan sertifikasi, termasuk tepat waktu dalam rangka perpan¬jangan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepatuhan pengguna jasa untuk awal 2019, diperoleh nilai rata-rata mencapai 91 %. Angka ini termasuk kategori tinggi. 
 
 
Tingkat kepatuhan ini tidak lepas dari peran BKIPM Lampung yang senantiasi melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa. Melalui brosur, spanduk, sosial media, seminar-seminar, public hearing (dengar pendapat publik), dan juga coffee morning (kumpul minum kopi). Selain itu BKIPM lampung juga aktif memperkenalkan tugas dan fungsi kepada seluruh lapisan masyarakat seperti mahasiswa dan siswa setingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) melalui kegiatan BKIPM Lampung goes to market (pasar), goes to school (instansi pendidikan), coaching clinic (klinik bimbingan), pengujian mutu dan kesehatan ikan, dan sebagainya. 
 
 
Namun sangat disayangkan masih terdapat oknum yang mencoba menerobos ketatnya pengawasan BKIPM dengan cara melalulintaskan komoditas perikanan yang dilarang. Rusnanto mengakui, beberapa kali dilakukan penggagalan lalu lintas benih lobster, arwana, kura-kura, kura-kura moncong babi, sirip ikan hiu, gelembung renang dan buaya muara.
 
 
Pada 2019 ini saja BKIPM Lampung berhasil menyelamatkan benih lobster sebanyak 8 kali dengan total jumlah benih lobster sebanyak 627.095 ekor dan nilai Rp 93.929.250.000,-. Menurut Rusnanto, kurangnya pemahaman dan kesadaran ter¬kait dengan regulasi jenis-jenis komoditas perikanan yang dilarang dilalulintaskan, serta alasan ekonomi menjadi penyebab utama. 
 
 
Untuk itu BKIPM Lampung semakin gencar melakukan sosialisasi. Sosialisasi diperluas sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga memper¬ketat penjagaan di pintu-pintu lalu lintas, melakukan pengawasan terpadu, serta meningkatkan K3 (Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama) dengan pihak terkait lain. TROBOS Aqua/Adv
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain