Jumat, 5 Juli 2019

Pergaraman Kacau Akibat Aturan Impor Tak Sesuai UU

Pergaraman Kacau Akibat Aturan Impor Tak Sesuai UU

Foto: dok.trobosaqua


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Pergaraman nasional kisruh karena aturan impor dianggap tak sesuai dengan undang-undang. Pemerintah diminta untuk mengembalikan pola pengaturan impor garam menurut UU No 7 / 2016.

 

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menyatakan, tata kelola Garam, UU No 7 Tahun 2016 memandatkan bahwa pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman harus dilakukan melalui penetapan waktu pemasukan.

 

“Dalam hal ini impor garam tidak boleh dilakukan berdekatan dengan musim panen garam rakyat karena akan berdampak terhadap turunnya harga garam di tingkat masyarakat,” ungkapnya.

 

Tak hanya itu, lanjut dia, UU No 7 / 2016 memandatkan impor komoditas garam harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri terkait, dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Inilah dua hal yang dilanggar oleh PP 9 Tahun 2018,” tegas Susan.

 

Dijelaskannya UU No 7 / 2016 telah mengatur persoalan tata garam nasional secara komprehensif, mulai dari perlindungan petambak garam sampai dengan pengendalian impor. “Namun Pemerintah pusat justru tidak menjadikan UU ini sebagai pedoman, malah membuat regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat,” ungkapnya.

 

Kisruh Garam

Kiara merilis, sejak sepekan terakhir, menjelang panen garam rakyat tahun ini, masyarakat petambak garam, khususnya di Cirebon Jawa Barat mengeluhkan penumpukan garam rakyat di sejumlah gudang yang tidak terserap oleh pasar, meski harganya sudah sangat rendah, yaitu Rp 300 per kg.

 

Waji, Sekretaris Jenderal Persatuan Petambak Garam Indonesia mengatakan “Kondisi ini menggambarkan betapa tata kelola garam di Indonesia tak mengalami perbaikan. Setiap tahun, kami harus berhadapan dengan permasalahan harga, iklim, dan impor. Seakan-akan garam rakyat dibiarkan mati di tempat,” ungkap dia, dikutip siaran itu.

 

Disebutkan, masyarakat patut mempersoalkan hal ini karena permasalah ini tak pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Apalagi pemerintah Indonesia telah menetapkan kuota impor garam untuk tahun 2019 sebanyak  2,7 juta ton.

 

Penyebab Kisruh

Menanggapi hal ini, Susan menyatakan bahwa tata kelola garam di Indonesia semakin hancur karena pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 / 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

 

“Inilah regulasi yang secara terang-terangan menghancurkan tata kelola garam nasional setelah sebelumnya Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No 125 / 2015,” ujarnya. 

 

Susan menggarisbawahi dua persoalan mendasar dalam PP No 9 / 2018 yang menghancurkan tata kelola garam nasional. Pertama, pasal 5 ayat 3 mengenai volume dan waktu impor, sebagaimana tertulis: volume dan waktu pemasukan komoditas pergaraman ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

 

Kedua, pasal 6 persetujuan komoditas impor, sebagaimana tertulis: persetujuan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk bahan baku dan bahan penolong industri sesuai rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

 

“Dua pasal ini merupakan bentuk nyata liberalisasi garam nasional atas nama industri. PP No 9 Tahun 2018 ini jelas-jelas bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” tegas Susan.

 

Sebagaimana tertulis di dalam Pasal 12 UU 7 Tahun 2016, Pemerintah dimandatkan untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam dengan cara yang disebutkan pada ayat ayat keenam, yaitu “pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman’.

 

“Pada masa yang akan datang, Indonesia harus berdaulat dalam urusan garam. Artinya pemerintah harus kembali kepada UU 7 Tahun 2016 sebagai aturan main dalam menata pergaraman nasional,” pungkas Susan. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain