Sabtu, 22 Juni 2019

Perda Zonasi, Alokasi Lahan untuk Nelayan Sangat Minim

Perda Zonasi, Alokasi Lahan untuk Nelayan Sangat Minim

Foto: istimewa


Jakarta (TROBOSAQUA.COM). Membedah fakta peruntukan lahan pada Perda Zonasi, lahan untuk nelayan sangat minim dibanding alokasi zona industri wisata dan pertambangan.
 
Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) pada 20/6 membedah beberapa dari Perda itu. Salahsatunya Perda Zonasi Provinsi Lampung No 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.
 
Kiara mencatat luasan zona wisata alam bentang laut sebesar 23.911,12 ha, zona wisata alam bawah laut sebesar 680,32 ha, zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil 347,87 ha, dan wisata olah raga air seluas 912,50 ha.
 
“Untuk zona pertambangan, Perda ini mengalokasi ruang seluas 12.585,53 ha, untuk zona industri seluas 2.549,10 ha. Namun untuk pemukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 11,66 ha saja,” ungkap dia.
 
Padahal, lanjut Susan, jumlah nelayan di Provinsi Lampung tercatat sebanyak 16.592 keluarga. Mereka sama sekali tak mendapat prioritas kebijakan kesejahteraan dalam perda zonasi.
 
Tak hanya di Lampung, di Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan hal serupa. Di dalam Perda Zonasi No 13/2018, Kiara mencatat, zona pariwisata seluas 10.094 ha, zona pelabuhan seluas 188.495 ha; zona pertambangan seluas 100.086 ha, zona Kawasan Strategis Nasional latihan militer seluas 187.946 ha.
 
“Sementara itu, zona pemukiman nelayan hanya dialokasikan seluas 37 ha untuk 9715 keluarga nelayan,” ujar Susan.
 
Demikian pula, dia menguraikan, Perda Zonasi Kalimantan Utara No 4/2018 mengalokasikan zona pertambangan seluas 8.909,70 ha, zona zona pariwisata seluas 4.971,51 ha, zona pelabuhan seluas 36.049,28 ha, dan zona konservasi seluas 29.918,80. Sementara itu alokasi untuk pemukiman nelayan hanya seluas 106 ha bagi 7.096 keluarga nelayan.
 
Susan menegaskan ketiga Perda Zonasi itu menggambarkan betapa masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dipinggirkan bahkan ruang hidupnya dirampas melalui Perda Zonasi.
 
“Perampasan ruang hidup nelayan kecil sangat nyata dan terang-terangan, belum tampak orientasi pembangun oleh pemerintah daerah mau pun pusat yang konkrit dan strategis mendukung kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan,” katanya.
 
Maka Kiara menyimpulkan penataan ruang laut melalui Perda Zonasi, sesungguhnya tak diperuntukkan untuk masa depan kehidupan nelayan dan ekosistem pesisir serta laut. Sebaliknya, peraturan ini justru disusun bagi kepentingan modal yang ingin mengkavling, mengkomodifikasi serta mengkomersialisasi sumberdaya pesisir, kelautan, dan perikanan.
 
Menurut Susan, tak sedikit nelayan di Indonesia mengalami kesulitan untuk mengakses laut hanya gara-gara di kawasan tersebut terdapat proyek reklamasi, pertambangan, atau kawasan pariwisata. Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan ini.
 
“Ini adalah fakta yang kami temukan diantaranya di Kepulauan Seribu, dan juga di Mandalika, Lombok. Bahkan tak sedikit nelayan yang dikriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Waisul, nelayan Dadap, yang mengkritik keberadaan Pulau C,” tuturnya.
 
Padahal, Susan memaparkan Mahkamah Konstitusi (MK) memandatkan bahwa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak mendasar. Di dalam Putusan MK No. 3 Tahun 2010, MK memandatkan pertama, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk melintas dan mengakses laut.
 
Kedua, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Ketiga, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya kelautan dan perikanan.
 
Keempat, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hak untuk mempraktikkan adat istiadat dalam mengelola laut yang telah dilakukan secara turun temurun.
 
Susan menyayangkan, 8 tahun usia putusan ini, namun tanda-tanda perbaikan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat pesisir sekaligus ruang hidupnya tidak terlihat. Justru fakta membuktikan, perampasan ruang hidup masyarakat pesisir terus massif terjadi.
 
Menurut dia, ruang hidup masyarakat pesisir yang merupakan pemegang hak (rightholder) utama sebagaimana amanah konstitusi justru tak mendapatkan porsi yang memadai.
 
“Hari ini sudah ada 21 Perda Zonasi yang disahkan dan nyaris semua RZWP3K yang sudah disahkan menyimpan celah perampasan ruang hidup masyarakat pesisir. Pemerintah harus jujur melihat peruntukan laut harus sebesar-besarnya kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Artinya, RZWP3K bermasalah harus berani untuk kita analisa bersama dan lawan,” pungkas Susan. ist/meilaka
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain