Sabtu, 15 Juni 2019

BKIPM Ambon Dukung Program Percepatan Ekspor

BKIPM Ambon Dukung Program Percepatan Ekspor

Foto: 


Besarnya potensi sumberdaya perikanan di Maluku perkuat pendapatan devisa negara melalui ekspor
 
 
Potensi perikanan di Provinsi Maluku sangatlah menjanjikan, 93,5 % wilayahnya merupakan per-airan laut dan hanya 6,5 % daratan. Maluku juga memiliki potensi sumber daya alam yang relatif baik, sektor perikanan yang bernilai tinggi dan sangat penting untuk dikelola secara berkelanjutan. Keanekaragaman hayati laut, kepadatan ikan karang relatif tinggi, tutupan karang rapat, dan kearifan lokal yang masih terjaga diharapkan mampu sebagai penopang ekonomi di masa yang akan datang. Provinsi ini juga berada pada posisi segitiga emas terumbu karang dunia yang terkenal dengan tingkat biodiversitas (keberagaman) lautnya terbesar di dunia. Selain itu, kawasan ini juga menyediakan tempat pemijahan dan perkembangbiakan ikan tuna sehingga menjadi salah satu penyuplai bahan baku industri tuna terbesar di dunia. 
 
 
Potensinya pun tidak main-main. Dalam hal ini bisa dilihat dari tingginya komoditas ekspor yang dilalulintaskan di wilayah Maluku. Tuna merupakan komoditas paling dominan dan andalan ekspor dari Provinsi Maluku. Kemudian disusul kerapu dan cakalang. Adapun negara tujuan utama ekspornya adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Vietnam.
 
 
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Ke¬amanan Hasil Perikanan Ambon- Maluku, Ashari Syarief, S.Pi.,M.P menyampaikan, data ekspor tuna pada tahun 2017 mencapai 892.726,58 kg dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 1.489.769,26 kg atau naik sebanyak 40,07 % dibandingkan pada tahun 2017. Jumlah frekuensi Health Certificate (HC) meningkat tajam dari tahun 2017 yang hanya 102 kali, naik menjadi 325 kali pada tahun 2018, dan hingga April tahun 2019 tercatat 69 HC yang telah diterbitkan.. 
 
 
Dengan tingginya capaian tersebut, pemerintah terus menggalakkan program percepatan ekspor perikanan dengan dukungan berbagai stakeholders (pemangku kepentingan). Dan salah satu stakeholder yang berkaitan langsung dengan kegiatan lalu lintas komoditas perikanan ekspor adalah Balai KIPM Ambon. 
 
 
Peningkatan jumlah ekspor ikan tuna pada tahun 2018 didominasi oleh produk ikan tuna gelondongan segar dengan negara tujuan Jepang, pada tahun 2017 ekspor tuna gelondongan segar mencapai 117.273,00 kg dengan frekuensi 51 kali dan pada tahun 2018 meningkat jadi 657.819,23 kg dengan frekuensi 269 kali. Ashari melihat terjadi penurunan lalu lintas ekspor pada 2019 ini, penyebab utama menurutnya adalah naiknya biaya kargo pesawat yang cukup signifikan dengan kenaikan lebih dari 200%. 
 
 
Mendukung percepatan ekspor tersebut, Balai KIPM Ambon juga turut mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor. Tujuannya, agar sumberdaya perikanan di wilayah Maluku tidak hanya dikonsumsi dalam negeri saja, tapi juga dapat di ekspor keluar negeri sehingga menghasilkan dan meningkatkan devisa negara. 
 
 
Dukung Ekspor dengan Sertifikasi 
Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, Balai KIPM Ambon memiliki 6 wilayah kerja yaitu; Bandara Internasional Pattimura Ambon, Pelabuhan Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Namlea, Pelabuhan Laut Tual, Pelabuhan Laut Saumlaki, dan Pelabuhan Laut Dobo. Ashari mengungkapkan wilayah Kepulauan Aru (Dobo) memiliki potensi perikanan paling tinggi dibanding wilayah lainnya. Yakni sebanyak 65 - 70 % komoditas perikanan Maluku keluar berasal dari wilayah ini. Untuk itu Balai KIPM Ambon gencar mengembangkan Unit Pengelola Ikan (UPI) yang memenuhi standar ekspor di daerah tersebut. 
 
 
Selain dikepulauan Aru (Dobo) terdapat wilayah lain yang menjadi target Balai KIPM Ambon seperti Tual dan Saumlaki. Walaupun lalu lintas perikanannya belum besar tapi kedua wilayah ini merupakan garis terluar dari Indonesia yang harus dioptimalkan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk menghidupkan daerah terluar. 
 
 
Ashari mengharapkan agar masyarakat Maluku makmur sejahtera dengan potensi sumberdaya perikanannya. Sudah selayaknya mereka dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan pengelolaan sektor perikanan yang baik. “Salah satunya dengan cara ekspor yang sesuai standar, sehingga produk perikanannya mempunyai nilai harga yang tinggi ketika dijual baik ke daerah lain ataupun diekspor. Otomatis itulah yang membuat mereka sejahtera,” terangnya. 
 
 
Agar produk ekspor Unit Pengelola Ikan (UPI) dan Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) harus memenuhi standar yang diwajibkan oleh negara tujuan, Ashari menjelaskan, UPI/UUPI harus memperoleh sertifikasi. Saat ini jumlah UPI/UUPI/Supplier/Badan Usaha/Perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari Balai KIPM Ambon adalah 3 UUPI telah memperoleh sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), 14 UPI memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), dan 14 UPI telah memperoleh sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 
 
 
“Sertifikasi terhadap komoditas perikanan merupakan tuntutan dari negara tujuan. Dengan adanya sertifikat komoditas perikanan dapat menjamin mutu dan kualitas produk tersebut untuk dikonsumsi. Sertifikasi adalah harga tuntutan pasar yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa yang akan melakukan kegiatan ekspor sehingga pengguna jasa di wilayah kerja kami sangat aware (sadar) dengan sertifikasi ini. Selain itu Balai KIPM Ambon juga telah menerbitkan Sertifikat CKIB, CPIB dan HACCP yang dilengkapi dengan grade (tingkatan) misalnya A dan B, yang membuat pengguna jasa di daerah Maluku juga terpacu untuk meningkatkan grade-nya,” ujar Ashari. Kepedulian UPI dan UUPI terhadap pentingnya sertifikasi tidak lepas dari peran BKIPM Ambon yang gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan. 
 
 
“Jadi ada dua sisi pekerjaan yang kami lakukan. Di satu sisi kami bertindak sebagai inspektur dan menerbitkan sertifikasi, di sisi lainnya kita melakukan kegiatan percepatan ekspor untuk membantu pemerintah menghasilkan devisa negara. Selain itu, kita harus tetap profesional menjalankan tugas sebagai inspektur dalam pengawasan komoditi hasil perikanan yang di lalulintaskan di wilayah Maluku,” terang Ashari.
 
 
Pelayanan Berbasis Online 
Untuk memudahkan proses sertifikasi, Balai KIPM Ambon juga terus berupaya melakukan perbaikan di sektor pelayanan dengan mengimplementasikan pelayanan berbasis online. Dengan begini, dapat mempermudah pengguna jasa dalam melengkapi dokumen. Pihak Balai juga mendampingi pengguna jasa hingga paham terhadap sistem yang berbasis online tersebut. 
 
 
Seperti BKIPM lainnya, balai ini juga tidak menerima pembayaran dalam bentuk tunai. Semua pembayaran menggunakan mesin EDC (electronic data capture) yang langsung masuk ke rekening kas negara. Hal ini terbukti efektif menghindari terjadinya praktik kecurangan. 
 
 
Disamping itu, untuk memaksimalkan pelayanan pada Balai KIPM Ambon yang cukup padat, jam pelayanan di tambahkan. Pada tahun 2017 pelayanan dilakukan hingga jam 04:00 dini hari dan pada tahun 2018 jam pelayanan dibuka mulai jam 03:00 dini hari selama 7 hari kerja maupun hari libur dalam rangka menyukseskan kegiatan percepatan ekspor di wilayah Maluku. Balai KIPM Ambon juga sudah mengantongi sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 untuk laboratorium pengujian, ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu (pelayanan publik) dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta ISO/IEC 17020 bagi lembaga inspeksinya. 
 
 
Ia juga mengharapkan pemerintah daerah turut ambil bagian dalam melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat yang berusaha di bidang perikanan. Tujuannya, tidak lain dalam rangka mensukseskan percepatan ekspor komoditi perikanan dari Maluku.TROBOS Aqua/adv
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain