Sabtu, 15 Juni 2019

Pusat Berbenah, Bagaimana Daerah?

Pusat Berbenah, Bagaimana Daerah?

Foto: meilaka


Semangat upaya perbaikan sistem perizinan dari pusat haursnya bisa diikuti oleh daerah 
 
 
 
Pemerintah pusat belum lama ini telah merilis sistem pengurusan usaha berbasis online atau dalam jaringan. Sistem yang diberi nama Online Single Submission (OSS) ini menerima permintaan izin usaha dari berbagai jenis usaha, termasuk salah satunya tambak udang. Dalam sistem tersebut, usaha tambak udang diberi kode 03254. Bersama dengan kelompok budidaya intensif di air payau lainnya. 
 
 
Apakah dengan adanya sistem bisa menjadi angin segar bagi para petambak yang selama ini acapkali dipusingkan dengan tetek bengek perizinan. Perizinan bisa menjadi hal merepotkan selain budidaya udang itu sendiri yang sudah butuh perhatian lebih. Bagaimana tidak, dalam Laporan TROBOS Aqua tahun lalu, jenis perizinan untuk tambak bisa mencapai 35 jenis. 
 
 
Semangat perbaikan di pusat seharusnya menetes ke daerah agar tujuan dari adanya sistem perizinan daring tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Karena dalam pengurusan OSS sendiri, terdapat beberapa komitmen yang pengurusannya masih di daerah. Padahal sampai saat ini petambak masih merasakan repotnya mengurus izin.
 
 
Hal ini salah satunya diakui oleh petambak senior asal Lampung, Hanung Hermadi. Menurutnya selama ini izin yang harus diurus pengusaha jika ingin membuka tambak terlalu banyak dan rumit. 
 
 
 
Masih Banyak
Petambak senior yang juga menjadi Penasihat Forum Komunikasi Praktisi Aquakultur (FKPA) Lampung tersebut mengakui bahwa perizinan tambak memang masih cukup banyak. Dia merinci izin-izin itu mulai dari izin lokasi, dokumen Analisis Mengenadi Dampak Lingkungan (Amdal) untuk luasan 500 ha ke atas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-UKL) untuk luasan 5-50 ha, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk luasan 5 ha ke bawah, IMB tambak dan bangunan, SIUP/TDP, termasuk IUP/SPBI (surat penangkaran dan budidaya ikan) dari Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten.
 
 
Senada dengan Hanung, pengusaha tambak udang Lampung Musyafik juga mengakui, proses perizinan berbelit dan item-itemnya terlalu banyak sehingga menyulitkan pengusaha tambak udang. Bahkan ia melihat perizinan tambak udang makin lama bukannya makin disederhanakan, melainkan terus ditambah oleh pemkab di masing-masing sentra produksi udang. “Bukan saja bagi usaha tambak udang yang baru akan dibuka, bagi tambak udang yang sudah jalan pun ada saja izin baru yang harus diurus yang semuanya memakan biaya,” keluh pria yang akrab disapa Syafik ini. 
 
 
Selain izin-izin di atas, ada juga izin bagi sarana pendukung yang penggunaannya cukup jarang, seperti genset. Menurut Hanung, untuk satu genset yang ada di tambak, izinnya sudah cukup banyak. Padahal alat ini hanya digunakan sesekali saja saat keadaan darurat dengan kebutuhan BBM yang relatif sedikit.
 
 
Izin-izin genset yang dimaksud Hanung antara lain izin operasi, sertifikat laik operasi (SLO), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Dinas tenaga kerja, instalasi listrik, instalasi petir, izin tangki timbun/izin penimbunan BBM, termasuk izin limbah B3 dan pembuangan limbah cair. Bahkan belakangan bakal dikenakan pula izin pengambilan air laut yang konon belum ada peraturan atau UU- nya. 
 
 
Tidak hanya soal banyaknya jenis perizinan, keengganan petambak untuk mengurus izin jika disebabkan oleh ketidakpastian biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam setiap kali mengurus izin. “Lalu, tidak ada kepastian waktu untuk pengurusan masing-masing perizinan tersebut. Termasuk kepastian besaran biaya dari masing-masing perizinan,” kata Syafik. Bahkan di antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnyadalam satu provinsi pun berbeda izin-izin dan biayanya.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-85/15 Juni – 14 Juli 2019
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain