Selasa, 28 Mei 2019

Konsultasi Publik Aturan Usaha Budidaya Ikan

Konsultasi Publik Aturan Usaha Budidaya Ikan

Foto: dok.KKP


Bandung (TROBOSAQUA.COM). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar konsultasi publik atas rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan kepada stakeholders di Bandung, Selasa (21/5).

 

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain dinas pelaksana fungsi perikanan Kab/Kota se-Jawa Barat, instansi lain terkait, pembudidaya ikan, dan perwakilan perusahaan perikanan bidang pembenihan, pembesaran, pakan maupun obat ikan.

 

Sebelumnya konsultasi publik untuk hal serupa juga telah dilakukan di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Timur.

 

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan konsultasi publik terkait pemberlakuan aturan merupakan proses yang mutlak dilakukan sebagaimana amanat Permen KP 25 / 2012 Jo Permen KP nomor 49 / 2017.

 

"Konsultasi publik ini tujuannya untuk menyerap masukan atas rencana pemberlakuan Permen KP. Ini penting agar publik faham dan keberterimaannya terjamin", ungkap Slamet.

 

Adapun Rancangan Permen KP tentang usaha pembudidayaan ini merupakan pembaharuan dari Permen KP sebelumnya. Poin pentingnya yakni implementasi sistem perijinan usaha melalui Online Single Submission (OSS). Ada 2 jenis layanan usaha yang diatur dalam Permen ini yakni terkait Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pembudidayaan Ikan, dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI) Hasil Pembudidayaan Ikan.

 

Slamet menjelaskan, sistem OSS merupakam bagian dari upaya reformasi birokrasi yakni bagaimana meningkatkan pelayanan perijinan yang terintegrasi, efisien dan akuntable. Ia menjelaskan bahwa ada 6 (enam) prinsip dasar penerapan OSS yakni kemudahan akses,  terstandarisasi, terintegrasi, pengawasan oleh profesi bersertifikat, kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menenuhi standar, dan terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan.

 

"Tujuan utama sistem OSS ini memberikan pelayanan publik secara prima. Salah satu yang dikeluhkan sebelum adanya OSS ini yakni pelayanan perijinan yang cenderung rumit dan memakan waktu. Imbasnya ada pengaruh terhadap kurang optimalnya investasi. Kami berharap reformasi perjinan usaha pembudidaya ikan melalui OSS ini akan memicu tumbuhnya investasi dibidang ini,” jelasnya. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain