Selasa, 28 Mei 2019

Pemberlakuan OSS, Pelayanan Cepat Persyaratan Tetap Ketat

Pemberlakuan OSS, Pelayanan Cepat Persyaratan Tetap Ketat

Foto: dok.KKP


Bandung (TROBOSAQUA.COM). Kemudahan perijinan usaha terkait pembudidayaan ikan melalui Online Single Submission (OSS) tidak mereduksi berbagai persyaratan penting yang wajib dipenuhi.

 

“Artinya, SIUP dinyatakan berlaku efektif jika semua komitmen persyaratan telah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dinyatakan tidak berlaku,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto pada konsultasi publik atas rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan kepada stakeholders di Bandung, Selasa (21/5).

 

Komitmen penerbitan SIUP tersebut antara lain persyaratan mengenai ijin lokasi, ijin lingkungan, pemenuhan PNBP, dan Rencana Usaha. Jangka waktu batas pemenuhannya lebih singkat.

 

Sebagai gambaran dalam sistem OSS pelayanan untuk penerbitan SIUP atau SIKPI berlaku efektif hanya membutuhkan waktu maksimal 60 menit dari sebelumnya 24 hari,  pemenuhan komitmen tergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk menyelesaikannya. Sedangkan keputusan persetujuan/penolakan SIUP atau SIKPI sudah berlaku efektif membutuhkan waktu 5 hari kerja.

 

Komitmen yang harus dipenuhi dalam penerbitan SIKPI antara lain: cek fisik kapal, rencana usaha, PNBP; dan Surat Kerjasama dengan Pembudidaya Kecil.

 

Disamping itu, salah satu poin penting dalam rancangan Permen KP terkait SIKPI yakni adanya ketentuan terkait frekuensi masuk kapal pengangkut ikan berbendera asing ke Wilayah Pengelolaan Perikanan yakni sebanyak 24 kali dalam setahun. Adapun pelabuhan muat singgah diberikan sebanyak 4 pelabuhan dengan ketentuan hanya diijinkan menyinggahi 1 pelabuhan setiap kali masuk WPP RI.

 

 

Helfizar, Sales Manager PT. Caprifarmindo Laboratories, berharap melalui sistem perijinan OSS ini akan semakin mempermudah pengajuan ijin usaha, terutama terkait efesiensi waktu penyelesaian.

 

"Contohnya dulu, proses pendaftaran obat hewan membutuhkan waktu cukup lama, saya berharap saat ini bisa lebih cepat,” ungkapnya saat dimintai keterangan.

 

Selain konsultasi publik, pada kesempatan yang sama KKP juga melakukan sosialisasi pemberlakuan Permen KP No. 55 Tahun 2018 tentang Pakan Ikan; Permen KP No 56 tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara; dan Permen KP No. 1 Tahun 2019 tentang Obat Ikan. Dalam Permen KP tersebut disebutkan bahwa setidaknya ada 2 (dua) poin penting yang telah direvisi yakni terkait prosedur layanan perijinan yang semula tidak terintegrasi menjadi berbasis OSS (online single submission) dan waktu proses layanan yang lebih cepat dari sebelumnya.

 

Sebagai informasi, dalam bidang pakan ikan, layanan Surat Keterangan Teknis (SKT) impor bahan baku dan/atau pakan ikan dipercepat dari semula 7 hari kerja menjadi 5 hari kerja; layanan pendaftaran pakan ikan dipercepat dari semula 25 hari kerja menjadi 20 hari kerja; dan layanan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik dipercepat dari semula 37 hari menjadi hanya 15 hari kerja.

 

Sedangkan di bidang obat ikan, layanan Penerbitan Surat Keterangan Teknis bahan baku, obat ikan dan sampel obat ikan dipercepat dari semula 3 hari kerja menjadi 2 hari kerja. Pelayanan penerbitan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dipercepat dari semula 25 hari menjadi 15 hari. Pelayanan pendaftaran obat ikan dari semula 12 hari kerja menjadi hanya 10 hari kerja.

 

Di samping itu, dalam Peraturan yang baru ini, pelaku usaha dapat langsung menjalankan usahanya setelah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan pernyataan kesanggupan komitmen. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain