Jumat, 17 Mei 2019

Inilah 6 Langkan Amankan Industri Budidaya Udang dari Ancaman EMS

Inilah 6 Langkan Amankan Industri Budidaya Udang dari Ancaman EMS

Foto: dok.BKIPM-KKP


Makassar (TROBOSAQUA.COM). Indonesia memperketat kewaspadaan dan melakukan pencegahan penyakit lintas batas (transboundary disease) pada budidaya udang yaitu early mortality syndrome (EMS) / Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND).

 

“Jangan sampai ada kejadian AHPND di Indonesia, jika sudah ada tampak gejala saja, kita harus segera bertindak. Mencegah lebih baik daripada pengobatan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto pada Sosialisasi Nasional Pencegahan EMS/AHPND pada Budidaya Udang di Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (14/05).

 

 

Pengalaman hancurnya usaha budidaya udang windu akhir tahun 90-an menurut Slamet harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk mencegah kejadian serupa pada udang vanname. Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti) di awal menjabat jelasnya, telah mengingatkan hal ini, karena dapat menyebabkan seluruh usaha hulu hilir yang terhubung dengan komoditas udang dapat gulung tikar.

 

Slamet menerangkan bahwa gejala indikasi penyakit ini dapat ditemukan baik di hatchery seperti pada post larva benur, air bak benur dan induk, pakan alami (artemia dan cumi) serta feses.  Sedangkan pada tambak, dapat ditemukan pada udang, kepiting, air tambak dan sedimen (lumpur).

 

“Oleh karena itu dari hulu hilir harus benar-benar aman. Di tahun 90an kita mengenal panca usaha, yakni lima usaha yang harus dilakukan oleh pembudidaya seperti persiapan lahan, benur, sarana prasarana (peralatan dan pakan), manajemen usaha, serta pengendalian penyakit dan lingkungan. Kita perlu hidupkan kembali konsep yang cukup baik ini,” ajak Slamet.

 

Ada 6 (enam) langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyakit ini yaitu: pertama, Peningkatan kewaspadaan (public awareness) terhadap gejala-gejala serta cara penanganan EMS/AHPND melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas pengujian laboratorium. Pengawasan juga diperketat pada lalu lintas induk, calon induk, benur, serta pakan alami (polychaeta dan artemia) khususnya dari negara wabah. Kedua, mengajak untuk penebaran benur intensif 80 – 100 ekor per m2

 

Selanjutnya ketiga, kembali melakukan persiapan seperti prinsip-prinsip dasar atau panca usaha (back to basic). Keempat, pelarangan menggunakan induk tambak untuk HSRT atau Naupli Center.

 

Kelima, pengembangan kawasan budidaya perikanan berbentuk klaster secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan pengelolaan, baik lingkungan, teknologi, input produksi maupun pemasaran.

 

Keenam, upaya mempertahankan keberlanjutan usaha budidaya perikanan melalui pengaturan izin lokasi dan izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), penyediaan saluran inlet/outlet yang terpisah.

 

“Saya akan keluarkan edaran berupa larangan penggunaan induk-induk yang diperoleh dari tambak. Kita akan ganti dari hasil breeding program dari broodstock centre yang dimiliki pemerintah. Ini upaya pembenahan nyata untuk pencegahan penyakit ini. Pada tahap awal edaran ini sifatnya himbauan namun pada akhirnya akan kita wajibkan,” jelas Slamet.

 

Selain itu tambah Slamet, upaya-upaya lain juga sudah dilakukan. “Tahun 2019 ini anggaran monitoring residu dan sertifikasi ditingkatkan. Setiap kawasan usaha budidaya juga kita dorong harus memiliki AMDAL. Kemudian tahun 2020 nanti akan kita optimalkan lagi peran posikandu,” lanjutnya.

 

Slamet mengajak kepada semua stakeholder perudangan untuk membayangkan apabila terlambat dalam menyikapi kejadian ini.  “Capaian produksi udang yang selalu kita upayakan terus meningkat dari tahun ke tahun, seketika itu industri udang kita akan hancur seperti yang terjadi di Thailand dan Vietnam,” tuturnya.

 

Dampak yang akan ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pembudidaya, melainkan oleh industri lainnya seperti pengolahan, pakan, serta penurunan devisa dari sektor perikanan. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain