Rabu, 15 Mei 2019

Indonesian pangasius, The Better Choice

Indonesian pangasius, The Better Choice

Foto: ramdan


Kualitas yang ditunjukkan Indonesian Pangasius harus menonjol dan peran pemerintah untuk mengenalkan itu sangat krusial
 
 
 
Pada akhir 2018 lalu ikan patin asal Indonesia resmi diluncurkan dengan merek global Indonesian pangasius. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka membangun citra (branding) agar bisa lebih bersaing dengan di pasar dalam dan luar negeri. 
 
 
Dilansir dari situsnya, Indonesian pangasius mengusulkan standar karakter khusus yang menjadi keunggulan. Antara lain, terdapat lima kriteria Indonesian pangasius, yaitu dibudidayakan di lahan budidaya dengan sumber air tanah yang bersih, dibudidayakan dengan probiotik dan bukan antibiotik, dibudidayakan dengan kepadatan rendah dan tidak seintensif di negara lain, pabrik pengolahan yang tersedia mengolah patin sesuai standar keamanan pangan internasional, serta rendah limbah budidaya karena rasio konversi pakan (FCR) yang efisien. 
 
 
Dengan menerapkan standar dan kualitas Indonesian pangasius, Imza Hermawan, Konsultan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) SMART-Fish Program mengungkapkan merek ini merupakan generic brand. “Kita harapkan teman-teman pembudidaya memiliki kualitas patinnya cukup premium. Sehingga kita tidak bersaing di pasar yang sudah ada, yang sudah terlalu ramai,” ungkap Imza kepada TROBOS Aqua. 
 
 
Mengaca pada keberanian untuk mempopulerkan brand global ini, terang Imza, karena pasar patin domestik dinilai sudah mapan dan memiliki kualitas yang cukup mumpuni. “Kita tahu kisaran pertumbuhan pasar domestik. Untuk konsumsi fillet (daging tanpa tulang) saja di kisaran 1.000 ton per bulan, sedangkan fillet patin ini hanya sekitar 10 % dari total kebutuhan pasar nasional,” ungkapnya.
 
 
Sementara dari sisi produksi yang sudah mumpuni memenuhi kebutuhan pasar pun diamini Martin W Hutagalung, Business Development Manager Ocialis Indonesia (produsen pakan). Ia menyebut, untuk di Tulungagung-Jawa Timur saja produksi patin bisa mencapai 1.500 ton per bulannya. “Sehingga asumsi kebutuhan pakannya sedikitnya mencapai 2.000 ton per bulan,” terang Martin.
 
 
Kemudian di Lampung, sebagai salah satu daerah perkembangan patin, disebut sudah mampu memenuhi permintaan konsumsi. Pembudidaya ikan patin H. Noto asal Lampung mengakui, produksi patin di Lampung sudah mampu memenuhi kebutuhan warga. Walau menurutnya, untuk pasar lokal konsumen masih lebih suka patin utuh karena sebetulnya dari nenek moyang ikan tersebut dimasak dalam bentuk utuh.
 
 
 
Patin untuk Haji
Tidak salah kemudian pengembangan branding ini kemudian dikaitkan dengan pangasius Indonesia untuk go international. Pemerintah pun menyambut baik karena dinilai aksi ini berawal dari pelaku usaha untuk menggolkan patin produksi lokal. 
 
 
“Awalnya kan teman-teman pelaku usaha duduk bareng bagaimana caranya no impor, kita usahain produksi sendiri di dalam negeri . Nah kalau sekarang teman-teman kemudian mengarah ke pasar ekspor akan lebih baik karena kebutuhan dalam negeri tercukupi. Sehingga perusahaan fillet dalam negeri pun berkembang,” ungkap Innes Rahmania, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
 
 
Berangkat ke kancah pasar ekspor, tidak serta-merta bisa memuluskan langkah Indonesian pangasius di level internasional. Budi Mulyono, Presiden Direktur PT Adib Global Food Supplies (AGFS) gatal mengungkap agar pemerintah lebih concern (perhatian) terhadap industri pengolahan patin ini. 
 
 
Padahal di beberapa negara, menurut Budi, produk patin Vietnam sudah mendapat ban (larangan) karena mengandung bahan berbahaya. Peluang seperti ini, harusnya patut dimanfaatkan karena dari segi harga akan sulit bersaing. Sehingga kualitas yang ditunjukkan pangasius Indonesia harus menonjol dan peran pemerintah untuk mengenalkan itu dinilai sangat krusial.
 
 
“KKP harus imbang antara laut dan darat. Makanya kita ingin diskusi khusus untuk menata regulasi juga memperkuat mengenai payung hukumnya, bagaimana penindakan terhadap impor ilegal. Juga bagaimana pemerintah bisa mendukung pelaku usaha, seperti insentif bagi pelaku usaha yang bisa ekspor, jangan dibiarkan berjuang sendiri. Babak belur kita,” terang Budi. 
 
 
Ekspor dengan branding sendiri pun, terang Budi masih harus melalui berbagai perjuangan. Ia mencontohkan bagaimana para pelaku usaha termasuk asosiasi berjuang di Arab Saudi. Yakni untuk melakukan ekspor demi memenuhi konsumsi haji yang menunya adalah pangasius Indonesia.
 
 
Untuk musim haji 2019, Budi menyebut pelaku usaha pengolahan patin nasional akan mengekspor hingga 540 ton patin, baik fillet maupun portion cut dengan ADIB sebagai eksportir perdana. “Termasuk di dalamnya ada beberapa industri, tidak hanya ADIB karena jika masing-masing yang ekspor, akan memakan biaya tidak sedikit,” terangnya. Harapannya, ekspor perdana ini bisa memenuhi hingga 40 % konsumsi haji Indonesia. 
 
 
“Coba kalau menteri nya (Men KP dan Menteri Agama) langsung yang turun, membawa nama negara, membawa nama pembudidaya, membawa nama umat. Kegiatan ini juga bisa mendatangkan devisa, karena ada kebijakan bahwa mandatori haji indonesia harus makan pangasius Indonesia, itu belum ada, itu luar biasa multiplier effect-nya, harus ada mandatori di situ,” terang Budi.
 
 
Karena sebelumnya, jelas Budi, menu konsumsi haji asal Indonesia terdapat produk patin. Yakni lima kali konsumsi dalam seminggu. Namun, tidak ada mandat khusus asal produk patin tersebut sehingga memungkinkan menunya berisikan patin dari negara lain, alias bukan patin dari Indonesia.
 
 
Makanya, dia menyebut, peluang ekspor ini bisa dilakukan dengan mandatori tersebut. “Karena kan harusnya itu Indonesia saja, karena punya kewenangan untuk menentukan regulasi itu. Sebelumnya muasasa (pengurus haji Arab Saudi) di sana mengatakan, jika mandatori diberlakukan atas permintaan Kementerian Agama (Kemenag), bisa dilakukan. Dan hal ini sudah dilakukan negara lain seperti Malaysia,” lanjut Budi.
 
 
Sementara, ungkap Budi, Kemenag ingin mandatori dikeluarkan jika barang sudah ada di Jeddah. “Karena sebelumnya pernah ada mandatori produk lainnya terjadi kasus tidak diinginkan. Sehingga kita berusaha barang terkirim ke sana dulu, sisanya menyusul,” ujarnya. Di sini ia menekankan bagaimana akhirnya pelaku usaha yang mesti kompak berjuang untuk mengejar peluang ini.
 
 
 
Harga Patin
Apalagi bersaing dari segi harga, dinilai harga pangasius Indonesia masih lebih mahal dibanding dari negara lain. “Contohnya baru-baru ini harga patin Vietnam itu harganya sekitar 3 USD, sementara patin kita masih kisaran 3,4 USD,” ungkap Machmud, Direktur Pemasaran PDSPKP.
 
 
Belum lagi branding Vietnam yang dianggap mendompleng branding patin nasional. Yakni dengan branding Vietnam pangasius mereka. Harga yang kurang bersahabat di level internasional ini juga mengusik para pelaku fillet patin, terutama untuk bersaing dengan patin Vietnam. 
 
 
Padahal Budi mencontohkan, di beberapa restoran yang ia prospek, banyak yang ingin membuat menu dari patin yang berkualitas. “Namun mereka kesulitan cari bahan baku yang berkualitas karena supplier kadang gak perhatikan kualitas. Yang penting harga masuk. Makanya kita sebagai pelaku usaha yakinkan mereka kontak dengan kita-kita dengan spek dan kualitas yang terjamin,” tutur Budi. Walaupun harganya lebih mahal tetapi kualitas patin lokal yang ditawarkan pun sebanding.
 
 
Sehingga di sisi ini, Budi pun mengharapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) fillet patin yang sudah dikeluarkan nantinya akan menjadi kewajiban. Yakni bisa membatasi patin impor yang tidak sesuai standar tapi dihargai lebih rendah dibanding patin lokal. Saat ini SNI fillet patin masih bersifat voluntary sehingga tidak menuntut pelaku usaha mengikuti persyaratan SNI yang ada. 
 
 
“Contoh saja, kualitas patin impor itu glazing-nya (lapisan es) bisa mencapai 40 %, sedangkan di SNI fillet patin sudah distandarkan 20 % karena untuk menjamin kepuasan konsumen. Itu kan glazing bikin dagingnya terlihat tebal, padahal pas disajikan tipis lagi karena esnya cair,” ungkap Budi.  
 
 
Tidak itu saja, diwajibkannya SNI Budi nilai bisa menekan impor ilegal patin luar negeri yang masih masuk melalui jalur-jalur tikus. “Bila sudah ditegaskan seperti itu, kan yang tidak sesuai SNI tidak boleh masuk karena tidak sesuai standar kita,” ungkapnya.
 
 
Innes mengimbuhkan, adanya SNI bertujuan untuk melindungi konsumen. Dan dari segi harga pun tidak terlalu terpengaruh. “Namun imbasnya konsumen lebih yakin, imbas ke pelaku usaha omzetnya jadi lebih naik, jangkauan pasarnya lebih luas dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Innes.
 
 
Namun, Innes pun mengingatkan, ada banyak pertimbangan untuk mewajibkan SNI tersebut serta konsekuensi yang akan ditemui. “Iya pelaku usaha ini mengambil contoh dari SNI tentang produk ikan kalengan sarden, mackerel, dan tuna sehingga mereka juga ingin diberlakukan kewajiban untuk fillet patin. Bagaimanapun, ini harus dibahas dulu, dibicarakan dan diajak duduk bareng, baik pelaku usaha yang masuk asosiasi atau tidak,” ujarnya.
 
 
Karena, terang Innes, bila dari sisi voluntary para pelaku usaha yang sudah berani meletakkan label SNI pasti sudah mengikuti kaidah. Kalau belum, berarti mereka belum memenuhi persyaratan apa saja dalam SNI. “Beda kalau kewajiban, suka tidak suka harus SNI,” tutur Innes.
 
 
 
Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-84/15 Mei – 14 Juni 2019
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain