Kamis, 2 Mei 2019

Hak Pekerja Perikanan Terabaikan, Pemerintah Dituntut Ratifikasi Konvensi ILO

Hak Pekerja Perikanan Terabaikan, Pemerintah Dituntut Ratifikasi Konvensi ILO

Foto: dok.kiara


Jakarta, (TROBOSAQUA.COM). Setahun kembali berlalu namun kesejahteraan pekerja perikanan, baik itu dalam sektor perikanan tangkap maupun pengolahan, masih jauh dari standar.

 

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan  strategis untuk membangun industri perikanan Indonesia. Antara lain melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

 

Keinginan pemerintah dalam memajukan sektor perikanan Indonesia juga terlihat pada slogan menjadikan Indonesia sebagai ‘Poros Maritim Dunia’.

 

Susan melihat industrialisasi sektor perikanan yang dibangun oleh pemerintahan Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih hanya berorientasikan pada keuntungan ekonomi sektor perikanan saja. Namun tidak membangun kesejahteraan bagi pekerja-pekerjanya yang bekerja, baik itu dalam sektor perikanan perikanan tangkap maupun pengolahan.

 

Jumlah buruh yang bekerja di sektor perikanan, dia menguraikan, terhitung sebanyak 12 juta orang, namun yang tersertifikasi hanya 44.300 orang. Dengan latar belakang kebanyakan pekerja perikanan yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang rendah, pekerja perikanan ini begitu rentan akan pelanggaran hukum.

 

Kerentanan pekerja perikanan ini, sambung Susan, menjadikan pelanggaran ketenagakerjaan yang ada di dalam sektor perikanan menjadi terindikasi masif dan terstruktur.

 

Parid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara menerangkan, meskipun kebijakan perburuhan telah disahkan, namun ironisnya implementasi dari pemenuhan hak-hak pekerja masih sangat minim.

 

Kebijakan dimaksud Parid adalah UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

 

Lambat Ratifikasi

Dijelaskan Parid, sudah setahun lamanya keinginan pemerintah dikemukakan untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 (C188) sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan pekerja di sektor perikanan tangkap. Namun ratifikasi ini dengan karena perselisihan antar kementerian terkait. 

 

Karena itu, Parid menyatakan pemerintah Indonesia selangkah lebih lambat dari pemerintah Thailand dalam upaya menyejahterakan pekerja perikanannya. Negeri Gajah Putih itu menjadi satu-satunya di Asia Tenggara yang telah meratifikasi C188 di awal tahun 2019 ini.

 

Untuk itu, Nibras Fadhlillah, Monitoring dan Evalusasi Kiara mendesak pemerintahan yang nantinya akan terbentuk pasca Pemilu untuk tumpang tindih kepentingan antar kementerian dan menyegerakan ratifikasi Konvensi ILO No 188 tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan Rekomendasi ILO No 199 tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh perikanan.

 

Ditegaskannya, Kiara menuntut Menteri Ketenagakerjaan untuk menghentikan praktek outsourcing dan kerja kontrak pada sektor pengolahan perikanan yang hanya akan melanggengkan praktek perbudakan tanpa ada hubungan kerja seimbang antara pekerja dan pengusaha.

 

Nibras juga menggarisbawahi pengetatan pengawasan terhadap industri perikanan yang banyak mempekerjakan pekerja perikanan di sektor perikanan tangka.

 

Tuntutan juga dia tujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum pidana perburuhan di Indonesia. Seperti melakukan pemberangusan serikat buruh, tidak membayar upah kerja, membayar upah dibawah standar regional, dll.

 

Parid menerangkan, Kiara mencatat dalam laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia, untuk periode 2010-2015, kasus utama yang dialami oleh nelayan Indonesia adalah perselisihan perburuhan (1.148 kasus), penyelundupan manusia (833 kasus), perdagangan manusia (287 kasus), penangkapan ikan ilegal (94 kasus) dan penyalahgunaan narkoba (6 kasus). Pemerintah Indonesia membantu 2.368 nelayan Indonesia di luar negeri yang telah mengalami kejahatan terkait IUU.

 

Namun, dia menandaskan, kasus yang tercatat oleh pemerintah Indonesia ini hanya sebagian kecil dari banyaknya pelanggaran hak ketenagakerjaan dan hak asasi manusia yang diterima pekerja perikanan. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain