Sabtu, 20 April 2019

Nelayan Belum Terlindungi dari Perampasan Ruang

Nelayan Belum Terlindungi dari Perampasan Ruang

Foto: istimewa


Jakarta, (TROBOSAQUA.COM). Nelayan tidak hanya butuh dilayani dengan informasi klimat, teknis, dan pasar namun juga butuh perlindungan dari perampasan ruang hidup mereka.

 

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan hal itu terkait   klaim pemerintah bahwa nelayan yang telah menggunakan aplikasi mobile “Laut Nusantara” berhasil meningkatkan hasil tangkapan ikan tanpa mempertimbangkan masalah perampasan ruang yang dihadapi oleh nelayan tradisional Indonesia.

 

Aplikasi berbasis android itu diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Oktober 2018 lalu, namun hingga hari ini tidak semua nelayan tradisional Indonesia bisa menikmati aplikasi tersebut. Aplikasi ini berisi berbagai macam fitur, salah satunya peta laut, harga ikan di pelabuhan, titik potensi tangkapan serta memuat kecepatan angin dan ketinggian gelombang. 

 

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Kiara menuturkan aplikasi “Laut Nusantara” masih memiliki banyak kendala. Pertama, masih banyak nelayan yang tidak mampu memiliki android dan masih menggunakan telepon genggam biasa. Kedua, KKP harus mempertimbangkan wilayah yang masih belum memiliki signal internet/data.

 

“Aplikasi Laut Nusantara belum bisa mewakili kebutuhan paling riil dari nelayan tradisional Indonesia,” ungkap Susan.

 

Di Sangiang, Banten, nelayan hingga hari ini belum menikmati listrik dan tidak memiliki signal data seluler di daerahnya. Hal inipun serupa dengan nelayan di pulau Binongko yang tidak memiliki akses listrik, sehingga penggunaan aplikasi “Laut Nusantara” menjadi hal yang sulit digunakan oleh nelayan.

 

Kiara memandang, tanpa aplikasi ini sejak lama nelayan nusantara telah mengenal laut. Mereka memiliki pengetahuan tentang cuaca, gelombang, potensi ikan dan pengetahuan lainnya. Namun pengetahuan itu belum diakui negara, sehingga nelayan kerap menghadapi tekanan investasi seperti reklamasi, pertambangan di pesisir, industri pariwisata.

 

Jika kedaulatan nelayan atas ruang belum diakui, serta fasilitas masyarakat pesisir belum memadai, Kiara menegaskan aplikasi ini dikhawatirkan hanya menguntungkan pebisnis besar di sektor perikanan. Padahal mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional. Perahu serta peralatan mereka daya jelajahnya sangat terbatas.

 

“Jika aplikasi ini digunakan oleh pebisnis besar, dengan kecepatan dan daya jangkau yang mereka miliki, bisa merugikan nelayan kecil yang memiliki akses dan daya jangkau terbatas,” ujar Susan Herawati.

 

Dalam pada itu, di sisa masa jabat Menteri KP Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan seharusnya KKP lebih fokus menyelesaikan masalah perampasan ruang ketimbang sekedar membuat aplikasi. Nelayan butuh laut, akses dan kontrol bukan aplikasi yang tidak bisa digunakan di banyak wilayah pesisir Indonesia. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain