Jumat, 19 April 2019

Presiden Terpilih Wajib Lindungi Masyarakat Pesisir

Presiden Terpilih Wajib Lindungi Masyarakat Pesisir

Foto: istimewa


Jakarta, (TROBOSAQUA.COM). Sebanyak 192.83 juta jiwa masyarakat Indonesia memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, dan calon anggota legislatif  pada Rabu (17/4).

 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menyatakan, setelah mengikuti berbagai proses kampanye, perdebatan publik serta melakukan pemilihan secara langsung, masyarakat Indonesia diharapkan mendapatkan pembelajaran politik yang berharga sebagai bagian penting dari pengalaman berbangsa dan bernegara.

 

Susan menegaskan, kepala negara terpilih nanti wajib memprioritaskan masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir di Indonesia. “Berdasarkan catatan KIARA, mereka tercatat sebanyak 8.077.719 rumah tangga,” ungkapnya pada 19/4.

Susan menerangkan, mereka hidup di 12.827 desa pesisir di Indonesia telah terbukti menjadi pahlawan pangan bangsa yang tak bisa dianggap remeh. Dengan jumlah tersebut, mereka adalah produsen perikanan terbesar di Indonesia. Diantara kontribusi penting mereka adalah menghadirkan ikan ke meja makan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmatinya setiap saat.

 

Menurut Susan, angka konsumsi ikan di Indonesia terus naik dari tahun ke tahun (tabel 1). “Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, mencatat konsumsi ikan masyarakat Indonesia tercatat sebanyak 50,69 kg/kapita,” tuturnya.

 

Tabel 1. Data Konsumsi Ikan Masyarakat Indonesia (2014-2018)

Tahun

Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)

2014

38,14

2015

40,9

2016

43,88

2017

47,12

2018

50,69

Sumber: Kiara, diolah dari KKP, 2019

 

Memberikan kontribusi yang begitu besar, masyarakat pesisir seharusnya menjadi subjek utama pembangunan. “presiden dan wakil presiden terpilih harus memastikan kehidupan mereka bebas dari perampasan ruang hidup, baik di tanah maupun lautnya. Wajib melindungi ruang hidup mereka,” tegas Susan.

 

Namun, fakta-fakta sepanjang empat tahun terakhir menunjukkan masyarakat pesisir seringkali menjadi korban kebijakan pembangunan. “Pembangunan proyek reklamasi di 42 titik, pembangunan proyek pariwisata di sejumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta proyek pertambangan di 26 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah terbukti merampas kehidupan mereka,” tutur Susan.

 

KIARA mendesak presiden dan wakil presiden terpilih untuk menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi No 3 / 2010 untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir beserta ruang hidup mereka.  Selain itu menjadikan UU No 7 / 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dengan cara-cara yang adil dan berkelanjutan. ist/meilaka

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain