Senin, 15 April 2019

Inovasi Online Lalulintas Produk Perikanan

Inovasi Online Lalulintas Produk Perikanan

Foto: 
Keluarga Besar BKIPM Surabaya I

PPHC Online, aplikasi yang dikembangkan BKIPM Surabaya I sebagai solusi menjawab frekuensi lalu lintas komoditas yang sangat tinggi
 
 
 
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I (BKIPM Surabaya I) bisa dikatakan salah satu unit pelayan teknis BKIPM tersibuk di Indonesia setelah Balai KIPM Jakarta I. Hal ini karena volume lalu lintas komoditas perikanan di wilayah ini sangat tinggi. Rata-rata lalu lintasnya mencapai 270 kali per hari. Baik untuk tujuan ekspor, impor, domestik keluar, dan domestik masuk. 
 
 
Mengingat tingginya volume lalulintas tersebut, BKIPM Surabaya I membuka layanan dan pengawasan penuh 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Di hari libur nasional pun, petugas tetap bekerja melayani pengguna jasanya. Menurut Kepala BKIPM Surabaya I, Muhlin, wilayah kerja BKIPM Surabaya I meliputi Wilker KIPM Banyuwangi, Malang dan Jember. Ditambahkan bahwa potensi perikanan baik laut, payau, dan tawar di wilayah kerja BKIPM Surabaya I yang meliputi wilayah bagian selatan Jawa Timur cukup tinggi. Tidak heran kenapa volume lalulintas komoditas perikanannya ikut tinggi juga. 
 
 
Muhlin menerangkan, terjadi peningkatan volume ekspor sebesar 16,3 % pada 2018 dibandingkan dengan 2017. Volume lalu lintas ekspor perikanan pada 2018 mencapai 169.590 ton, sedangkan pada 2017 adalah 140.580 ton. Sambung Muhlin, nilai ekspor pada 2018 juga turut meningkat sebesar 17,76 % dibandingkan pada 2017. Pada 2018 tercatat nilai ekspor sebesar Rp 14,5 triliun dibandingkan pada 2017 sebesar Rp 12,3 triliun. 
 
 
Udang vannamei, cakalang, tuna, ka¬kap adalah komoditas unggulan ekspor di wilayah ini. Negara tujuan utama ekspornya adalah Amerika Serikat, China, Jepang, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Belanda, dan lainnya.
 
 
 
Berinovasi online 
Dalam menyokong kelancaran lalulintas komoditas perikanan ini, kualitas pelayanan publik pun terus ditingkatkan BKIPM Sura¬baya I. Diantaranya dengan mengembangkan berbagai inovasi online demi tercapainya efektivitas dalam pelayanan. 
 
 
Muhlin menuturkan, BKIPM Surabaya I juga telah menerapkan layanan berbasis online. Melalui halaman situs ppk.bkipm. kkp.go.id, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan pemeriksaan karantina ikan dan produk perikanan secara online melalui aplikasi Sisterkaroline (Sistem Informasi Terpadu Karantina Ikan Online). 
 
 
Sehubungan dengan frekuensi lalu lintas komoditas yang sangat tinggi, BKIPM Surabaya I akhirnya mengembangkan aplikasi permohonan online sendiri yang diberi nama PPHC Online atau Permohonan Penerbitan Health Certificate/HC Online. Pengguna dapat mengaksesnya di halaman situs http://juanda.bkipm.kkp.go.id/pphc. 
 
 
Satu lagi aplikasi yang dikembangkan oleh BKIPM Surabaya I adalah SISLAB atau Sistem Informasi Laboratorium Uji BKIPM Surabaya I. Salah satu syarat terbitnya Sertifikat Kesehatan atau HC adalah ko¬moditas bebas dari Hama Penyakit Ikan Karantina(HPIK)/Hama Penyakit Ikan Tertentu (HPI Tertentu) serta memenuhi standar mutu. Komoditas tersebut diuji terlebih dahulu di Laboratorium Uji BKIPM Surabaya I, kemudian proses penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) dapat menggunakan aplikasi SISLAB ini. 
 
 
“Dengan adanya layanan berbasis online, pengguna jasa tidak lagi harus bolak-balik ke balai jika ada dokumen yang belum lengkap. Mereka tidak harus mengantri panjang, biaya akomodasi menjadi berkurang, dan hemat kertas. Sejauh ini respon pengguna sangat positif, karena layanan online memudahkan mereka,” terang Muhlin. 
 
 
Transaksi tunai pun sudah tidak berlaku di balai ini. Hal yang sama juga berlaku di Unit Pengolah Teknis BKIPM di seluruh Indonesia. Semua pembayaran dilakukan melalui mesin EDC yang langsung masuk ke rekening kas negara. Hal ini terbukti efektif menghindari terjadinya praktik kecurangan. 
 
 
 
Standar Internasional 
Kepuasan pengguna jasa adalah yang utama bagi BKIPM Surabaya I. Untuk itu mereka terus bekerja keras menghadirkan pelayanan terbaik. Tak heran, balai ini sudah mengantongi sertifikat ISO 9001 : 2008 Upgrade ke ISO 9001 : 2015. Artinya pelayanan BKIPM Surabaya I sudah berstandar internasional dan telah mencapai kepuasan pelanggan. 
 
 
Sertifikat lain yang sudah diraih BKIPM Surabaya I adalah SNI/IEC 17020 : 2012 bagi lembaga inspeksinya. Penerapan sistem inspeksi merupakan persyaratan wajib dalam penerapan fungsi pengawasan dan regulasi, bahkan menjadi mutlak bagi penilaian kesesuaian terhadap standar tertentu. 
 
 
Laboratorium pengujinya juga sudah memperoleh sertifikat SNI ISO/IEC 17025 : 2017. Dengan bantuan tenaga yang sudah teruji dan fasilitas yang lengkap, pengguna jasa dapat menguji 30 parameter yang masuk ruang lingkup akreditasi baik mikro¬biologi, parasitologi, virus, kimia, dan jamur. 
 
 
Demi meningkatkan kenyamanan dan kepuasan publik, sebut Muhlin, tahun ini BKIPM Surabaya I akan merenovasi total gedungnya. Nantinya akan ada perubahan di ruang-ruang pelayanan, sehingga diharapkan suasana lebih nyaman. 
 
 
 
Cegah Penyelundupan 
BKIPM Surabaya I juga aktif melaku¬kan sosialisasi kepada para UPI (Unit Pengolahan Ikan), pengguna jasa karantina dan masyarakat. Sosialisasi terkait dengan peraturan dan informasi mengenai perkaran¬tinaan ikan, pengendalian mutu dan kemanan hasil perikanan, persoalan ekspor, impor, komoditas yang dilarang dan sebagainya ini dikemas dalam bentuk seminar atau mendatangi langsung ke lapangan. 
 
 
Ketegasan dalam menerapkan per¬aturan juga menjadi prinsip utama BKIPM Surabaya I, yakni dengan menindak tegas pelanggaran. Diungkap Muhlin, pada 2018 lalu terjadi 43 kasus pelanggaran, dianta¬ranya penyelundupan benih lobster, kepiting undersize, ikan sapu-sapu, ikan niasa dan sebagainya. Jika dirupiahkan mencapai angka Rp 41,8 miliar. Pengungkapan dan penanganan kasus berkat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan mitra kerja. 
 
 
“Untuk itu BKIPM Surabaya I tidak main-main dalam menghadapi kasus ini. Kita sangat serius menghadapinya. Kami lanjutkan kasusnya sampai tingkat pengadilan. Sejauh ini sudah 22 kasus yang memperoleh vonis putusan. Semoga kedepan tidak ada lagi oknum yang mencoba untuk menyelundupkan komoditas perikanan yang dilarang ini,” ucap Muhlin dengan tegas. 
 
 
Baru-baru ini, BKIPM Surabaya I menandatangani kerjasama pemeriksaan lalulintas ikan dan hasil perikanan dengan PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Juanda, meliputi penyediaan data melalui diseminasi informasi dan atau sosialisasi peraturan bersama, pemanfaatan mesin x-ray dalam rangka pemeriksaan dan atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit, penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo, dan penyediaan bimbingan teknis dan atau pelatihan. 
 
 
Selain itu juga dilakukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Landasan kerjasama ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam tindakan pencegahan maupun penindakan secara hukum kegiatan lalu lintas ikan dan hasil perikanan ilegal yang terjadi di Bandara Juanda. TROBOS Aqua/Adv
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain