Jumat, 15 Maret 2019

Anton Leonard: Urusan Nelayan Perlu Sinergitas

Anton Leonard: Urusan Nelayan Perlu Sinergitas

Foto: 
Anton Leonard

Dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tidaklah cukup hanya di pikul oleh KKP saja namun perlunya kerjasama lintas kementerian 
 
 
 
Sebuah paradigma yang salah telah terbentuk selama ini, dimana filosofinya nelayan saat ini hanyalah dianggap sebagai buruh di dalam industri perikanan. Seharusnya nelayan dilihat sebagai komunitas atau kumpulan profesi, dan profesi yang sama seperti pekerja-pekerja atau karyawan lainnya. 
 
 
Jangan dianggap jika penghasilan nelayan besar maka cukup maka sejahtera. Nyatanya nelayan juga memerlukan kesejahteraan terkait air bersih, hunian yang layak, jaminan kesehatan, dan juga memerlukan jaminan hari tuanya. Bukan hanya dilihat sebgai buruh penghasil ikan saja. 
 
 
 
Kurang Pro Nelayan
Kebijakan pemerintah terkait selama ini pemberdayaan nelayan dirasa kurang mendukung atau tidak tuntas aplikasinya terhadap kebutuhan nelayan. Memang saat ini banyak sekali program dari pemerintah yang terlihat sangat mendukung seperti asuransi, sistem perizinan satu pintu, dan juga bantuan kapal kepada nelayan-nelayan kecil. Hal ini tersebut dirasa kurang komprehensif dan kurang konsisten dalam pelaksanaanya.
 
 
Aktualisasinya, beberapa program tersebut mengalami kendala yang cukup menghambat dilapangan. Seperti halnya perizinan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) telah coba berkoordinasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun hasilnya mereka hanya membuat payung hukumnya saja, mengenai jenis-jenis perizinan dikembalikan lagi ke Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dan  saat ini dilihat bahwa kenyataannya program tersebut kurang berjalan, justru menghambat izin keluar. Dampaknya, nelayan sulit melaut dan tidak mendapatkan penghasilan.
 
 
Mengenai asuransi nelayan, sebenarnya ini merupakan ide program pemerintah yang baik. Namun sangat disayangkan aplikasinya kurang tuntas atau kurang maksimal. Berdasarkan informasi dilapangan mengenai program asuransi nelayan yang diberikan dari KKP, bahwa saat ini nelayan harus membayarkan asuransinya sendiri, hanya di bantu pemerintah pada tahun pertamanya saja. 
 
 
Kondisi Ini merupakan hal yang memberatkan juga bagi para nelayan. Hal ini karena harus menaggung biaya tersebut yang dimana penghasilanya harus disiskan untuk memenuhui kebutuhan keluarganya. 
 
 
Terakhir mengenai bantuan kapal, sekali lagi ini merupakan program yang baik dalam memperhatikan nelayan-nelayan kecil, namun dirasa kurang tepat. Dimana pada kenyataannya, banyak bantuan kapal yang jumlahnya mencapai ribuan kapal di bawah  10 Gross Tonnage (GT). Kapal-kapal dengan kondisi tersebut tidak bisa melaut lebih dari 12 mil. Sedangkan nyatanya kapal-kapal yang besar GT-nya sering dipermasalahkan oleh KKP sehingga tidak boleh melaut. 
 
 
Ada juga bantuan kapal 30 GT namun alat tangkap dan izinya belum diurus, nelayan yang harus mengurusnya sendiri. Dirasa berat juga dalam menerima bantuan seperti ini. 
 
 
Logikanya, jika laut yang harus ditempuh dengan jarak yang jauh dengan kapal-kapal yang mempunyai GT besar namun nyatanya kapal-kapal ber-GT besar dipersulit. Kemudian pemerintah memberikan bantuan ribuan kapal dengan GT kecil dan tidak mampu ke sana. Maka, apakah tangkapan dan penghasilan nelayan meningkat?
 
 
Perlunya kajian yang lebih jauh dari kementerian terkait yag dalam hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bisa jadi hingga saat ini pemerintah terkait belum mengetahui apa sebenarnya permasalahan dan kebutuhan nelayan dalam negeri. 
 
 
Beberapa waktu lalu, KKP memberikan regulasi terbaru mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Hingga saat ini para nelayan akhirnya sadar dan mau menerima adanya regulasi tersebut walaupun pada awalnya sempat terjadi demonstrasi. Namun nyatanya, hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi atas pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang tersebut. 
 
 
Alangkah baiknya jika melarang penggunaan cantrang yang tidak ramah lingkungan pemerintah memberikan solusi, apa gantinya dan bagaimana mendapatkanya. Seperti yang penulis ketahui, di Australia nelayan dilarang menggunakan pukat harimau namun diberikan solusi alat tangkap baru sebagai gantinya. Bahkan diberikan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, hingga pinjaman dalam membeli alat tangkap yang baru. 
 
 
 
Sinergitas
Menanggapi beragam permasalahantersebut, tidak akan pernah bisa jika hanya KKP saja yang mengurus nelayan. Perlunya sinergitas lintas instansi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam negeri, karena banyak sekali aspek yang perlu ditingkatkan dan juga tidak mungkin jika KKP semua yang mengerjakanya.
 
 
Seperti contoh; memberikan hunian yang layak, hal ini harus bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian juga untuk kesehatan istri dan anak nelayan, dalam hal ini harus melibatkan Kementerian Kesehatan dan jaminan keselamatan nelayan harus bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Asuransi Jasa Indonesia. 
 
 
Termasuk mengenai pendidikan anak nelayan yang harus melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Serta hal-hal lainya yang perlu ditingkatkan demi kesejahteraan nelayan perlu sinergitas antar instansi pemerintah. Dan sekali lagi tidak bisa hanya KKP yang mengurus ini.
 
 
 
Harapan
Sebaiknya pemerintah terkait mengkaji kembali apa yang menjadi permasalahan utama nelayan dalam negeri. Jika ada ide-ide mengenai peningkatan kesejahteraan nelayan ada baiknya dibicarakan dengan pihak-pihat terkait yang kompeten dibidangnya. Sehingga konsep yang dibentuk bisa komprehensif, dan juga konsisten dalam aplikasinya. 
 
 
Seperti contoh asuransi nelayan, jangan hanya nelayanya saja ada juga anak dan istrinya, kemudian jika mereka sakit harus menggunakan asuransi apa, dan jika meninggal asuransi apa. Kemudian mengenai pendidikannya bagaimana anak nelayan mendapatkan pendidikan hingga bangku kuliah, hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus KKP bekerjasama dengan Kemendikbud. 
 
 
Permudah proses perizinan kapal, dengan demikian kapal-kapal yang saat ini hanya bersandar di pelabuhan bisa kembali melaut dan mendapatkan hasil. Dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tidaklah cukup hanya di pikul oleh KKP saja namun perlunya kerjasama lintas kementerian sehingga kesejahteraan nelayan bisa meningkat. 
 
 
 
*Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
 

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain