Kamis, 15 Januari 2015

Kemana Penyuluh Berlabuh

Pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), komunitas penyuluh perikanan menaruhkan asa atau harapan baru akan perhatian dan dukungan yang lebih besar guna meningkatkan peranan penyuluhan perikanan. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam rangka menyokong kinerja para penyuluh perikanan.

Pekerjaan rumah tersebut antara lain dukungan fasilitas dan sarana penyuluhan, peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, perluasan jaringan, serta sejumlah regulasi terkait dengan penyuluhan perikanan yang masih dalam proses. Meski masih banyak yang perlu diperjuangkan, namun sejauh ini peran penyuluh perikanan bukannya tidak ada dampak.

Kondisi aktual penyuluh perikanan saat ini adalah sekitar 12.297 orang. Jumlah tersebut terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan CPNS sekitar 3.272 orang, swadaya sekitar 7.495 orang, serta sekitar 1.530 orang terdiri dari PPTK (Penyuluh Perikanan Tenaga kontrak) dan honorer daerah.

Pada akhir tahun lalu harapan itu pun mulai terwujud. Keinginan ribuan penyuluh perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai daerah agar ada penyesuaian tunjangan jabatan fungsional akhirnya dikabulkan. Pada 19 November 2014 Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 169/2014 tentang tunjangan fungsional penyuluh perikanan. Perpres ini dikeluarkan menggantikan Perpres nomor 61/2010.

Sebuah berita gembira bagi para penyuluh perikanan. Hadirnya Perpres ini jumlah tunjangan penyuluh perikanan kini sudah sejajar dengan penyuluh pertanian. Jumlah tunjangannya dikisaran Rp 300 ribu - 1,5 juta per bulan, sesuai dengan status penyuluh.

Para penyuluh perikanan mengaku sangat membutuhkan ada tunjangan-tunjangan tersebut. Adanya tambahan tunjangan penyuluh saat ini, memang sangat diharapkan. Salahsatunya karena jangkauan wilayah kerja penyuluh perikanan sangat luas. Sehingga, dibutuhkan biaya transportasi yang cukup besar untuk mencapai lokasi pembudidaya.

Para penyuluh juga berharap, selain tunjangan juga perlu ditambahkan sarana prasarana untuk mendukung operasional penyuluh perikanan, seperti monitor LCD atau speaker wireless mini. Untuk sarana saat ini yang sudah diterima sejumlah penyuluh perikanan berupa motor dan telepon genggam. Setelah berhasil menggolkan Perpres, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah memperjuangkan regulasi terkait tunjangan profesi.

Sayang saat penyuluh tengah merasa gembira, pada penghujung tahun lalu terbit UU (undang-Undang) nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Terbitnya UU ini menghadirkan keresahan bagi para penyuluh perikanan. Pasalnya pada lampiran undang-undang tersebut terkait pembagian kewenangan urusan kelautan dan perikanan disebutkan bahwa urusan penyelenggaraan, akreditasi, dan sertifikasi penyuluhan perikanan nasional dan peningkatan sumber daya manusia masyarakat kelautan dan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait hal ini tidak ada kewenangan di tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Para penyuluh perikanan pun banyak yang merasa terombang-ambing. Betapa tidak, sebelumnya kepetingan meraka terkait kesejahtaraan mereka sudah mulai berhasil diperjuangkan oleh KKP , di sisi lain pemerintah daerah seperti melepas tanggung jawab terhadap peran dan keberadaan penyuluh melalui UU ini.

Jika ditelaan secara hukum, kehadiran UU ini tumpang tindih dengan UU lainnya. Sebelumnya pada UU nomor 16/2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi acuan penyuluhan selama ini menyebutkan bahwa program penyelenggaraan penyuluhan berada di tingkat kabupaten/kota atau Provinsi.

Hadirnya UU baru ini menuntut adanya banyak penyesuaian. Salahsatunya terkait pos anggaran kegitan penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang sebelumnya ada di kabupaten/kota kini harus berada di Pusat. Tak hanya mengenai anggaran saja yang dikhawatirkan para penyuluh, sejumlah perwakilan Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluh) dari berbagai daerah juga meresahkan fungsi Bakorluh dan Bapeluh (Badan Penyelenggaraan Penyuluhan) yang bertugas melakukan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Pasalnya dengan adanya UU baru ini  peranan kelembagaan tersebut akan dihapuskan.

Salah satu solusi yang didorong KKP untuk mengatasi polemik yaitu yudisial review terkait pergantian urusan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada di undang–undang tersebut. Saat ini berbagai pihak terkait masih terus melakukan rapat untuk penyamaan persepsi terhadap UU nomor 23/2014.

Selengkapnya baca di majalah TROBOS Aqua Edisi-32/15 Jan 2014 - 14 Feb 2014

 
Aqua Update + Moment Update + Cetak Update +

Artikel Lain